Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis beberkan masalah Padang Pariaman dilanda banjir dalam Rakor Sinergitas Dokumen (R3P) di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis, 8 Januari 2026 (foto.ikp) |
Padang - Derita panjang pascabencana yang meluluhlantakkan Kabupaten Padang Pariaman akhirnya disuarakan lantang di hadapan pemerintah pusat. Suara tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/1/2026),
Bupati John Kenedy Azis tampil membawa potret luka daerahnya. Tanpa ditutup-tutupi. Di hadapan Sekretaris Utama (Setama) BNPB, Gubernur Sumatera Barat, dan jajaran pemangku kepentingan nasional, John Kenedy Azis membeberkan dampak bencana cuaca ekstrem, banjir, banjir bandang, dan longsor yang menghantam Padang Pariaman secara brutal.
Angkanya mencengangkan, kisahnya memilukan. Sebanyak 9 warga meregang nyawa, 5.622 jiwa terusir dari rumahnya, tersebar di 33 titik pengungsian. Alam mencabik wilayah itu dengan 52 titik longsor dan 77 titik banjir, meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.
Tak hanya korban jiwa, urat nadi daerah pun lumpuh. 56 jembatan rusak, 53 jaringan irigasi hancur, dan 31 ruas jalan terputus. Sektor pangan ikut terpukul, 1.236,8 hektare sawah terendam, mengancam keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani.
“Ini bukan sekadar angka. Ini tentang masa depan masyarakat Padang Pariaman,” tegas Bupati John Kenedy Azis, seraya mengungkapkan hasil penilaian lintas sektor yang mencatat kerusakan mencapai Rp1,75 triliun dan kerugian Rp1,90 triliun, dengan total dampak bencana menembus Rp3,65 triliun.
Dalam forum strategis itu, Pemkab Padang Pariaman memaparkan Dokumen R3P 2026–2028 sebagai peta jalan kebangkitan daerah.
Fokusnya jelas. Percepatan pemulihan yang nyata, bukan sekadar wacana. Mulai dari optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), penyediaan anggaran DED dan supervisi, pemanfaatan dana sumbangan pascabencana, hingga penyusunan RKPD 2027 yang diarahkan khusus untuk pemulihan pascabencana.
Tak berhenti di situ, Pemkab juga menuntut keadilan fiskal dengan mengajukan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tanpa pemotongan, demi memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan utuh dan berkelanjutan.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi pusat dan provinsi adalah kunci agar Padang Pariaman bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” tegas John Kenedy Azis.
Ia didampingi jajaran kepala perangkat daerah, kehadiran Pemkab Padang Pariaman dalam Rakor ini menjadi pesan keras. Bencana telah menghancurkan, namun negara tidak boleh abai. Kini, masyarakat menunggu. Bukan janji, melainkan tindakan nyata.(rsaco).