Komentar
 |
| Anggota Komisi V DPR RI H. Zigo Rolanda langsung turun ke lokasi Kiliran Jao dan memastikan pekerjaan itu betul betul sudah sesuai SOP. (Ist) |
Solsel, fajarsumbar.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Sumatera Barat, H. Zigo Rolanda, meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan pada ruas Tanah Badantuang–Kiliran Jao serta ruas Sungai Dareh–Junction (Koto Baru).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan progres pekerjaan infrastruktur strategis di wilayah Sumatera Barat.
Kedua paket pekerjaan tersebut mulai terkontrak pada 31 Oktober 2025 dan ditargetkan selesai pada 25 Oktober 2027, dengan sumber pendanaan berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Untuk ruas Jalan Tanah Badantuang–Kiliran Jao, rencana teknis penanganan meliputi rekonstruksi jalan sepanjang 4,98 kilometer, rehabilitasi mayor sepanjang 19 kilometer, serta rehabilitasi minor sepanjang 2,9 kilometer.
Sementara itu, pada ruas Jalan Sungai Dareh–Junction (Koto Baru) dilakukan rekonstruksi sepanjang 5,45 kilometer, rehabilitasi mayor sepanjang 11,8 kilometer, dan rehabilitasi minor sepanjang 2,1 kilometer.
Zigo menegaskan bahwa kedua ruas jalan tersebut merupakan jalur vital logistik yang menghubungkan arus barang dari Pulau Jawa, Palembang, Lampung, dan Jambi menuju Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat.
“Jika ruas ini terputus satu hari saja, dampaknya sangat besar. Harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat di Kota Padang bisa langsung melonjak,” tegas Zigo.melalui rilis Solsel News.
Oleh karena itu, ia menekankan kepada penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan secara serius, sesuai spesifikasi teknis, dan tepat waktu, demi menjaga kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai masyarakat Sumatera Barat dirugikan akibat pekerjaan yang tidak berkualitas atau keterlambatan pelaksanaan,” ujarnya.
Peninjauan lapangan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Zigo mengingatkan agar pekerjaan preservasi jalan tidak justru mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat.
“Pekerjaan harus diatur dengan baik. Jangan sampai preservasi jalan menghambat arus mudik Lebaran. Infrastruktur jalan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Inilah yang terus kami kawal melalui Komisi V DPR RI,” pungkasnya.(Abg)