Komentar |
| Foto Ilustrasi |
Oleh: Anton Saputra (Wartawan Madya Sertifikasi Dewan Pers)
PEMERINTAH Kota Sawahlunto di bawah kepemimpinan Wali Kota Riyanda Putra dan Wakil Wali Kota H. Jeffry Hibatullah menunjukkan komitmen konkret dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan aparatur dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Kebijakan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan secara menyeluruh kepada 3.553 pegawai merupakan langkah strategis yang tidak hanya memenuhi hak administratif, tetapi juga menjadi mesin penggerak roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Dengan komposisi penerima yang mencakup 1.796 orang Pegawai Negeri Sipil, 896 orang PPPK Penuh Waktu, dan 861 orang PPPK Paruh Waktu, kebijakan ini memastikan bahwa distribusi likuiditas tersebar secara merata di berbagai lapisan struktur birokrasi daerah.
Terobosan signifikan terlihat pada keputusan berani pemerintah daerah untuk menyalurkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) THR secara penuh seratus persen. Langkah ini menjadi catatan sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah di Sawahlunto, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya realisasi TPP THR bagi pegawai biasanya hanya berkisar pada angka tiga puluh hingga lima puluh persen.
Konsistensi ini diambil sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, yang menegaskan posisi pemerintah kota dalam mengutamakan pemenuhan hak pegawai secara maksimal sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat.
Visi besar di balik kebijakan finansial ini adalah terciptanya perputaran ekonomi domestik yang kuat dan mandiri. Dengan diterimanya tunjangan secara utuh, para pegawai didorong untuk membelanjakan kebutuhan mereka di pasar-pasar lokal dan pelaku usaha di dalam Kota Sawahlunto.
Hal ini menciptakan stimulus ekonomi instan di mana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh aparatur akan langsung dirasakan manfaatnya oleh pedagang kecil dan pelaku UMKM. Strategi ini merupakan manifestasi dari konsep bela negara melalui penguatan ekonomi domestik, di mana konsumsi pegawai dialihkan dari pusat perbelanjaan luar daerah menuju aset ekonomi milik daerah sendiri.
Selaras dengan kesejahteraan yang diterima, pemerintah daerah memperkuat narasi pembangunan ekonomi melalui penerbitan Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto Nomor 500.13.1/104/DISPARPORA-SWL/2026. Kebijakan ini menginstruksikan kepada seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, serta aparatur desa untuk mengunjungi objek-objek wisata di Kota Sawahlunto bersama anggota keluarga mereka selama masa libur Idul Fitri dan cuti bersama.
Langkah ini merupakan bagian dari Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia yang bertujuan menumbuhkan kesadaran akan sejarah, kebudayaan, dan jati diri masyarakat Sawahlunto di kalangan aparatur.
Kehadiran ASN di berbagai destinasi wisata lokal berfungsi sebagai lokomotif perubahan yang memberikan legitimasi bahwa fasilitas wisata daerah telah siap dan layak dikunjungi. Melalui instruksi resmi, para pegawai juga diminta untuk memperkenalkan keindahan objek wisata yang mereka kunjungi melalui media sosial masing-masing. Upaya digitalisasi promosi ini didukung dengan kemudahan akses informasi harga tiket masuk yang dapat dipantau melalui platform digital resmi pariwisata kota.
Pengalaman empiris ini dianggap sebagai investasi pengetahuan yang sangat berharga bagi birokrasi, karena seorang aparatur hanya akan mampu merumuskan kebijakan pariwisata yang inovatif apabila mereka merasakan langsung pengalaman sebagai pengguna layanan di lapangan.
Efek domino dari peningkatan aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata ini pada akhirnya akan bermuara pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor retribusi dan pajak hiburan. Pendapatan tersebut nantinya akan dikelola kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik serta peningkatan kesejahteraan pegawai di masa depan.
Melalui sinergi antara pemenuhan hak keuangan dan tanggung jawab moral untuk memajukan potensi daerah yang ditetapkan secara resmi pada 11 Maret 2026 ini, Sawahlunto sedang membangun fondasi kedaulatan ekonomi yang autentik dan berkelanjutan.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menekankan bahwa seluruh rangkaian kebijakan ini merupakan langkah integral untuk mewujudkan masa depan kota yang lebih berdaya saing. Beliau menyatakan bahwa kesejahteraan yang diberikan kepada para aparatur harus berbanding lurus dengan kontribusi nyata mereka terhadap visi besar daerah.
"Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi. Dengan cairnya THR dan TPP ASN seratus persen, maka wajar para ASN ikut andil dalam mewujudkan visi kota ini," ungkap Riyanda Putra. (*_*)