Komentar |
| Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman (kiri), melakukan salam komando dengan Wakil Ketua III KONI Kota Sawahlunto, Heru Aprioval (kanan), usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum KONI Kota Seluruh Indonesia (F-KONITA) di Surakarta, 25 Oktober 2025. (foto/anton) |
Surakarta, fajarsumbar.com — Forum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tingkat Kota Seluruh Indonesia (F-KONITA) sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang mendalam dan strategis di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo, Surakarta, Jawa Tengah, selama dua hari, 24 hingga 25 Oktober 2025.
Mengusung tema inspiratif "Olahraga Menyatukan Kita", Rakornas ini menjadi ajang penting bagi 45 KONI Kota se-Indonesia yang hadir dengan mengutus total 90 perwakilan. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi pembinaan atlet dari tingkat daerah serta penegasan tata kelola organisasi dan akuntabilitas dana hibah.
Ketum KONI Pusat Tekankan Sinergi dan Pelayanan Atlet
Acara ini dihadiri dan ditutup langsung oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Dalam arahannya, Marciano Norman memberikan penekanan kuat pada peran strategis KONI Kota/Kabupaten sebagai lumbung atlet nasional.
Beliau menyerukan kepada seluruh anggota F-KONITA untuk aktif terlibat dan bersinergi dalam menemukan dan membina bakat-bakat atlet di daerah yang nantinya akan membela marwah Indonesia di kancah internasional. "Pengorbanan saudara untuk mengabdikan diri untuk menjadi Ketua KONI Kota adalah pengorbanan yang luar biasa," ujarnya, seraya menegaskan bahwa peran KONI adalah sebagai pelayan utama para atlet, pelatih, dan organisasi olahraga.
Ketua Umum KONI Pusat juga memberikan pesan penting terkait tata kelola organisasi dan anggaran. Ia menekankan perlunya evaluasi internal dan berharap pengurus yang tidak memiliki cukup waktu dapat menyerahkan tongkat estafet kepada yang lebih berkomitmen, mengingat pengorbanan dalam organisasi ini sangat luar biasa. Lebih lanjut, ia meminta F-KONITA untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan aturan dan peruntukannya, serta menjadi pengguna dana hibah yang berdaya guna dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Dalam konteks kebijakan olahraga nasional, Marciano Norman menyampaikan bahwa PON ke depan akan mengikuti standar Olimpiade dengan mempertandingkan 36 cabang olahraga. Ia juga berharap adanya PON Bela Diri yang berstandar internasional melalui kolaborasi dengan pihak ketiga. Beliau menutup sambutannya dengan mengajak seluruh insan olahraga untuk menyampingkan isu-isu politik dan menjadikan "Olahraga menyatukan kita, olahraga menyatukan bangsa" demi pengabdian kepada Ibu Pertiwi.
Mataram Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Rakornas 2026
Pada puncak kegiatan, salah satu keputusan strategis yang dihasilkan adalah penetapan tuan rumah Rakornas F-KONITA berikutnya. Mataram dipercaya menjadi tuan rumah Rakornas KONI Kota Seluruh Indonesia yang ketiga pada tahun 2026. Ketua KONI Kota Mataram, H. Firadz Pariska, menyambut baik hal ini dan secara langsung mengundang seluruh peserta untuk hadir di Kota Mataram, yang ia sebut sebagai "belahan bumi yang indah untuk dinikmati."
 |
| Dua utusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Wakil Ketua III Heru Aprioval dan Kepala Bidang Humas Anton Saputra berfoto di backdrop Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum KONI Kota Seluruh Indonesia (F-KONITA) di Surakarta, Jawa Tengah. Keduanya menunjukkan salam simbol khas Minangkabau sebagai representasi daerah mereka. Rakornas F-KONITA berlangsung pada 24-25 Oktober 2025. (foto/istimewa) |
Fokus Utama: Tata Kelola Dana Hibah dan Pencegahan Korupsi
Rakornas yang diinisiasi oleh KONI Kota Surakarta ini dibuka oleh Ketua Umum F-KONITA, Letkol (Purn) H.M. Hamka Handaru (Ketua KONI Kota Tangerang Selatan), dan Ketua Umum KONI Kota Surakarta, Her Suprabu. Her Suprabu menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan sebagai tuan rumah dan menegaskan bahwa forum ini sangat penting mengingat pembinaan atlet terbaik mayoritas dimulai dari tingkat kota/kabupaten.
Agenda dua hari Rakornas didominasi oleh isu regulasi dan tata kelola organisasi yang profesional. Sesi diskusi menghadirkan narasumber dari institusi kunci seperti Deputi 4 Kemenpora RI, Dirjen Keuangan Daerah KEMENDAGRI, Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Kejaksaan Agung RI, dan Widyaiswara KEMENDAGRI.
Hari pertama Rakornas (24/10) secara khusus menyoroti:
1. Tata Kelola Bantuan Hibah Pemerintah dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Penyaluran/Penggunaan Dana Hibah, yang menegaskan komitmen F-KONITA terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Standarisasi dan Kebijakan Tata Kelola Pembinaan Prestasi Olahraga serta implementasi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI, yang bertujuan menyamakan persepsi dan menyikapi dinamika regulasi pusat.
Hari kedua (25/10) berfokus pada pengembangan organisasi, yang meliputi Pola Pengembangan Koperasi KONI, Strategi Kemitraan Usaha (termasuk paparan dari Pimpinan Red Doorz), hingga Tata Kelola Pengelolaan Asupan Gizi bagi Atlet Berprestasi dari Ahli Gizi Nasional.
Menghasilkan Rekomendasi Strategis dan Memperkuat Jaringan
Pleno II pada akhir Rakornas merumuskan Pokok-Pokok Pikiran & Rekomendasi serta Rencana Aksi (Action Plan) untuk ditindaklanjuti di daerah masing-masing, yang nantinya dapat dikonsultasikan kepada KONI Pusat.
Ketua KONI Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, H. Jhon Reflita yang diwakili oleh Wakil Ketua III Heru Aprioval dan Kepala Bidang Humas Anton Saputra, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi yang efektif untuk membangun koneksi dan jaringan KONI se-Indonesia. Heru Aprioval juga menekankan pentingnya belajar untuk membangun tata kelola organisasi KONI yang profesional dan maju demi meningkatkan prestasi cabang-cabang olahraga di daerah.
Rakornas F-KONITA 2025 di Surakarta ini menegaskan peran vital KONI Kota sebagai ujung tombak pembinaan atlet berprestasi dan menjadi momentum penguatan tata kelola organisasi agar selaras dengan tuntutan regulasi pusat. (ton)