Komentar |
| Reflizal |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Politisi PDIP Reflizal anggota Komisi I DPRD Sawahlunto, berpendapat selagi PT Bukit Asam masih berkuasa di Kota Sawahlunto maka sampai hari kiamat Kota Tambang itu tidak akan maju.
Menurutnya, Sawahlunto ini siapa yang memimpin, walikota atau PT Bukit Asam? Kalau dipikir, mana yang kuat perusahaan BUMN dengan pemerintah daerah?
"Nah kini apa yang bisa kita lakukan di Kota Sawahlunto ini? Di sisi tanah PT Bukit Asam yang punya, contohnya RSUD. Kenapa RSUD kita tak pernah maju? Karena tidak bisa DAU masuk dengan alasannya syarat harus menjadi hak milik atau bersertifikat (Pemda)," ungkap Reflizal kepada fajarsumbar.com, Rabu 17 Maret 2021.
Reflizal mengatakan, apa usaha Pemda Sawahlunto? Kenapa di Bangka Belitung bisa yang dulunya adalah perusahaan tambang timah (milik BUMN) dapat dibangun rumah sakit, kenapa?
"Tentunya ada lobi-lobi politik antara pemerintah daerah dengan pusat. Saya dapatkan informasi beberapa bulan lalu, sekitar Rp56 miliar uang kembali ke pusat. Padahal, Rp56 Miliar ini adalah untuk pembangunan rumah sakit," sebut politisi dari partai penguasa di pemerintahan pusat ini.
Nah, sambung Reflizal, dengan kembalinya uang tersebut tentu hal ini sangat merugikan Sawahlunto. Ia mendesak pemda agar segera melakukan lobi-lobi politik ke pusat agar RSUD menjadi aset dari pemerintah Kota Sawahlunto.
"Kalau pemerintah serius menyelesaikan persoalan ini, kami di dewan siap membantu. Kebanyakan tanah di Sawahlunto ini adalah milik PTBA, bahkan pemda sendiri berani menyewa aset PTBA, lucu kan," celotehnya saat disambangi di ruang Komisi I gedung DPRD Kota Sawahlunto.
Reflizal mencurigai, apakah ada permainan antara pemda dengan PTBA terkait hal ini sehingga persoalannya tak kunjung usai. "Seandainya ini lepas (RSUD), yang jelas rumah sakit bisa kita bangun. Kami dari lembaga DPRD, terutama saya dari PDIP, bisa melakukan lobi ke pusat untuk membangun rumah sakit ini," ujar putra asli Nagari Kubang tersebut.
Disampaikannya, rumah sakit ini bisa diperbesar, sudah disampaikan dari 2016 lalu bahwa pindahkan SMP 1 ke Luak Badai sehingga bangunan SMP 1 sekarang dijadikan rumah sakit paling gagah di Sumatera Barat.
"Jika rumah sakit kita ini gagah, PAD kita akan bertambah. Setelah itu, UNESCO ini tidak ada untungnya bagi Kota Sawahlunto. Apa dana yang telah diberikan oleh UNESCO dari status tersebut? Bahkan yang terjadi saat ini, untuk membangun dapur saja kita tidak bisa. Contoh, pos satpam yang ada di pasar Sawahlunto. Sudah jadi tapi tidak bisa dimanfaatkan karena masuk kawasan UNESCO," terangnya.
Reflizal mengungkapkan bahwa dialah satu-satunya penentang status UNESCO di Kota Sawahlunto. Untuk mengambil kebijakan itu seharusnya yang menguntungkan sajalah. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan.
"Jadi intinya, jika pemerintah daerah serius. Bukan mengambil alih tidak, bekerjasama dengan PTBA. Tapi PTBA harus bisa melepaskan asetnya dari Kota Sawahlunto karena saat ini PTBA secara aturan pertambangannya sudah habis. Seharusnya PTBA sudah berangkat dari Kota Sawahlunto. Izinnya cuma pertambangan saja kan. Kenapa sekarang terjadi sewa menyewa gedung?," ucap Reflizal.
Ditegaskannya, dalam aturan, gedung bisa di nol-kan setelah beberapa tahun. Seharusnya jatuh ke Pemda Sawahlunto. Jika dibuat pesantren, rasanya mungkin beribu orang akan masuk ke kota ini sehingga dapat menimbulkan efek jual beli di pasar.
"Setelah itu terkait fasilitas jalan karena Sawahlunto adalah kota wisata. Apakah cocok kota kita ini disebut kota wisata? Maka dari itulah, seharusnya pemerintah daerah lakukanlah lobi-lobi ke pusat untuk membangun kota ini. Intinya, kenapa Kota Sawahlunto tidak maju, karena terjadi dua kepemimpinan disini," ungkapnya lagi.
Menurut Reflizal, tujuannya adalah memajukan masyarakat Sawahlunto secara keseluruhan. Bukan melindungi individu-individu. "Selagi masih ada PTBA, Sawahlunto tidak akan pernah maju. Karena rumah-rumah yang ada tidak ada sertifikat. Jika bersertifikat, tentu bisa dijadikan sebagai jaminan perbankan untuk membuka usaha," timpal Reflizal.
Dijelaskannya, kebanyakan rumah di Kota Sawahlunto ini adalah rumah liar. Jadi, katanya, melalui media ini sampaikanlah kepada pemerintah daerah dan sampaikan juga kepada PTBA.
"Sebenarnya PTBA sudah habis, karena sudah tidak melakukan lagi soal tambang menambang, karena izin usaha dari PTBA di Kota Sawahlunto adalah tambang, bukan menyewakan aset termasuk tanah dan bangunan," pungkasnya. (ton)