Komentar |
| Wabup DP Dt Labuan, bersama Sekdakab Dharmasraya H, Adlisman, S.Sos, M.Si ikuti rapat koordinasi bersama KPK-RI di Padang. |
Dharmasraya, fajarsumbar.com - Wakil Bupati Dharmasraya DP Dt Labuan dan Sekda H. Adlisman, S.Sos, M.Si menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bertempat di Gedungan Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (19/3/21).
Rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansarullah, diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sumbar.
Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK-RI, dalam presentasunya menyebutkan bahwa, keberadaan KPK-RI memiliki tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terutama dalam penanganan covid-19.
Namun tidak mengurangi tugas pokok, sebagai pemberantas praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) walaupun dalam kondisi pandemi.
"Bagi siapa saja, bermain dengan anggaran, atau mencuri kesempatan dengan alasan situasi pandemi untuk meraup keuntungan pribadi, tentu akan menjadi sasaran hukum negara ini," tegas Nurul Ghufron.
Bahkan KPK juga memiliki strategi nasional pemberantasan korupsi, terutama dalam perijinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegaskan hukum.
Ia juga menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah, untuk memastikan kepada setiap pengelola APBD, baik dibidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana sosial, dana operasional, serta dana lain milik pemerintah, agar tidak disalah gunakan. Karena pertanggungjawaban dana tersebut akan mampu membawa diri ke ranah hukum ketika salah dalam pengelolaannya. (Fatafza)