Komentar |
| AS membekukan aset senilai Rp133 triliun milik bank sentral Afghanistan. Ini dilakukan untuk memutus akses pendanaan Taliban. Ilustrasi. |
Jakarta -- Pemerintah AS membekukan aset senilai hampir US$9,5 miliar atau setara Rp133 triliun (kurs Rp14 ribu) milik bank sentral Afganistan. Pembekukan dilakukan untuk memutus akses pendanaan pemerintahan Afghanistan yang sekarang ini dikendalikan Taliban.
Administrasi bank sentral Afghanistan pada Selasa (17/8) menyebut dengan kebijakan ini, aset apapun yang dimiliki pemerintah Afghanistan di AS tidak akan bisa diakses Taliban.
Gubernur bank sentral Afghanistan atau Da Afghan Bank (DAB) Ajmal Ahmady, mencuitkan bahwa mulai Jumat (20/8) pengiriman dolar akan berhenti akibat upaya AS tersebut, sebagaimana dikutip cnnindonesia.
Melansir Aljazeera, DAB memiliki aset senilai US$9,5 miliar. Sebagian besar aset itu ada di rekening Federal Reserve New York dan lembaga keuangan yang berbasis di AS.
Taliban sendiri masuk dalam daftar organisasi yang mendapat sanksi Kementerian Keuangan AS. Artinya, mereka tidak dapat mengakses dana apa pun dari Negeri Paman Sam.
Sedangkan sebagian besar aset DAB saat ini tidak disimpan di Afghanistan, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.
Mengutip AFP, Ahmady juga menyinggung terkait kabar yang menyebutkan bahwa Taliban tengah menanyai staf bank sentral terkait lokasi aset negara tersebut.
"Bila berita itu benar, jelas mereka sangat perlu menambahkan seorang ekonom di tim mereka," kata Ahmady.
Ia juga menyinggung keputusan Washington pada Jumat (13/8) yang membatasi pengiriman ke Afghanistan berkenaan situasi keamanan yang makin memburuk.
Hal itu diduga memicu laporan yang menyebut Taliban mencuri cadangan uang karena bank-bank negara tersebut tidak dapat mengembalikan dolar kepada para pemegang rekening.
"Harap dicatat bahwa cadangan internasional Afghanistan tidak pernah dikompromikan dan disimpan dalam akun yang mudah diaudit," kata Ahmady.
Sementara itu, Washington juga memungkinkan memblokade bantuan untuk Afghanistan dari sejumlah lembaga pendanaan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Hal itu pernah dilakukan kepada negara yang penguasanya tidak diakui oleh AS, seperti Venezuela.
AFP menyebut pihak IMF tidak merespons permintaan tanggapan terkait status terkini Afghanistan.(*)