Junta Myanmar Bantah Terlibat Rencana Bunuh Dubes di PBB -->

Junta Myanmar Bantah Terlibat Rencana Bunuh Dubes di PBB

Selasa, 10 Agustus 2021

Duta Besar pemerintah demokrasi Myanmar di PBB, Kyaw Moe Tun.

Jakarta - Kementerian Luar Negeri Junta Myanmar menyatakan mereka tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan upaya pembunuhan terhadap Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kyaw Moe Tun.


Menurut Kemenlu Junta Myanmar kasus itu merupakan kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat.


"Peristiwa itu adalah kasus dalam negeri Amerika Serikat. Keputusan terkait hal itu harus dilakukan di AS sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu tidak ada hubungannya dengan Myanmar," demikian pernyataan Kemenlu Junta Myanmar yang dibacakan melalui siaran televisi MRTV, seperti dikutip dan dilansir Reuters, Selasa (10/8).


Juru bicara junta Myanmar sampai saat ini belum bisa dikontak untuk dimintai komentar terkait kejadian itu.


Aparat keamanan AS pada Jumat pekan lalu menangkap dua warga Myanmar di Negara Bagian New York. Kedua tersangka itu diidentifikasi sebagai Phyo Hein Htut berusia 28 tahun dan Ye Hein Zaw berusia 20 tahun yang tinggal di New York, dan sebagaimana juga dikutip cnnindonesia.


Keduanya disangka bersekongkol dengan seorang pemasok senjata di Thailand yang menjual senjata kepada junta militer Myanmar untuk mencederai atau membunuh Tun.


Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, pada Sabtu pekan lalu menyatakan upaya persekongkolan untuk membunuh Tun di AS memperlihatkan junta Myanmar dan para pendukungnya mencoba melakukan persekusi terhadap kelompok oposisi di manapun mereka berada.


Linda mengatakan pemerintah AS tetap menyatakan solidaritas dan menyebut Tun sebagai diplomat yang berani.


Junta Myanmar juga menyampaikan tanggapan atas pernyataan Linda.


"Myanmar menentang keras pernyataan perwakilan tetap AS di PBB Linda Thomas-Greenfield," lanjut isi pernyataan Kemenlu Junta Myanmar.


Kemenlu Junta Myanmar menyatakan Tun sudah bukan perwakilan negara itu di PBB dan menjadi tersangka makar karena mendukung pemerintahan kelompok oposisi, Pemerintah Persatuan Nasional, yang saat ini bergerak di bawah tanah.


Meski begitu, Tun sampai saat ini tetap melanjutkan tugas sebagai diplomat di PBB dan menyatakan menjadi perwakilan sah pemerintahan demokratis yang dikudeta pada 1 Februari lalu. (*)