Komentar |
| Koordinator BKM Sepakat Kelurahan Silaing Bawah menerimanhasil audit tahun 2020. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berharap pengentasan numerik kekumuhan di Kota Padang Panjang, dapat mencapai target 100 0 100. Numerik ini maksudnya, 100% untuk ketersediaan air minum, 0 hektare kawasan kumuh dan 100% terlayaninya akses sanitasi layak bagi masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam Diskusi Tematik 1 yang digelar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Padang Panjang, Forum BKM program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) di aula Kecamatan Padang Panjang Timur, Kamis (30/9).
Koordinator Kota Kotaku Padang Panjang, Yuni Martini, MT menjelaskan kegiatan diskusi ini merupakan agenda tahunan dari Program KotaKu yang khusus membahas satu tema dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan di Padang Panjang.
“Tujuan kegiatan ini untuk mengingatkan kembali BKM, terkait tupoksinya dan pelibatan stakeholder. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan LPM agar bisa bersinergi ke depannya dalam penuntasan kawasan kumuh yang ada di masing-masing kelurahan,” jelasnya.
Dalqm diskusi yang dibahas kegiatan tersebut yaitu tentang strategi keberlanjutan BKM setelah exit program KotaKu, arahan pengembangan kawasan permukiman, revitalisasi BKM serta mengingatkan kembali tentang tupoksi dari BKM dan pemangku kepentingan di masing-masing lini serta pembahasan terkait dengan keberadaan Forum BKM.
Peserta, kata Yuni, terdiri dari 100 peserta dari unsur BKM, kelurahan, dan perwakilan dari LPM kecamatan se-Kota Padang Panjang. Dengan waktu pelaksanaan selama dua hari, yang dimulai sejak kemarin dan berakhir hari ini.
“Teknisnya, per kecamatan itu kita bagi dua. Untuk kemarin diikuti Kecamatan Padang Panjang Timur dan untuk hari ini diikuti peserta dari Kecamatan Padang Panjang Barat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan karena mengingat masih dalam pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga disiarkan secara zoom meeting dan diikuti stakeholder terkait,” pungkasnya.
Ketua Forum BKM, Iskandar menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembentukan dan penguatan BKM. Dikatakannya, BKM dalam jangka panjang mempunyai misi sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai kemanusiaan dan saling bersinergi dan bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama menuju tatanan masyarakat yang madani.
“BKM juga memiliki peran utama di antaranya sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal yang menyangkut pelaksanaan program penuntasan masalah kumuh. BKM juga dapat dijadikan sebagai forum komunikasi dan kolaborasi dalam penanganan kumuh dan isu kemasyarakatan lainnya di tingkat kawasan,” ujarnya.
BKM juga bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan (era P2KP dan PNPM-red) dan pengentasan masalah kekumuhan (era KotaKu-red) dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.
Iskandar mengingatkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada BKM yang sudah berdiri sejak tahun 2006, dimulai dari P2KP, PNPM dan sekarang KotaKu.
“BKM sudah terbukti memberikan kontribusi yang besar kepada Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya dalam bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Inipun kita buktikan dengan pernah mendapat urutan terbaik ke-13 dari 10.936 BKM yang bersaing di seluruh Indonesia dalam penilaian kelembagaan BKM,” tutupnya. (syam)