Bukan Hartono Bersaudara, Ini Dia Orang yang Bisa Lunasi Utang RI Hampir Rp7.000 Triliun -->

Adsense Atas-STIE AKBP-10 MEI 2022

Bukan Hartono Bersaudara, Ini Dia Orang yang Bisa Lunasi Utang RI Hampir Rp7.000 Triliun

Jumat, 25 Maret 2022

Orang yang Bisa Lunasi Utang Rp7.000 Triliun.


JAKARTA - Orang yang bisa melunasi utang pemerintah yang hampir Rp7.000 triliun menarik untuk diketahui.


Tercatat, Kementerian Keuangan melaporkan utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp 6.919,15 triliun, bertambah Rp10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp686,01 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.


Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya buka-bukaan soal utang. Sri Mulyani membeberkan alasan kenapa pemerintah berutang sedemikian banyak meski masyarakat pun banyak yang mengkritisi utang pemerintah ini,sebagaimana dikutip Okezone.com.


"Kita berutang ini semata-mata demi menyelamatkan masyarakat, baik dari segi ekonomi dan sosial, terutama melihat situasi yang kita hadapi," ujar Sri, di Jakarta, Selasa (22/3/2022).


Menurutnya, kalau tidak berutang justru malah bisa mengancam kesehatan masyarakat. Apalagi kondisi Indonesia kini memburuk setelah diterpa pandemi Covid-19.


"Jika tidak utang, maka hal-hal tersebut akan sulit dihentikan. Bukan hanya Indonesia, banyak negara lain yang juga membutuhkan utang demi menjaga ekonominya dari hantaman pandemi," jelasnya.


Indonesia sendiri memiliki daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Di urutan pertama ada Hartono bersaudara yang merupakan bos Djarum.


Tercatat, harta R Budi Hartono mencapai USD22,9 miliar atau setara Rp327,4 triliun (kurs Rp14.300 per USD). Sementara, Michael Hartono mempunyai kekayaan USD22 miliar atau setara Rp314,6 triliun. Jika dijumlahkan, harta adik kakak ini mencapai Rp642 triliun. 


Tentu jika harus melunasi utang pemerintah, Hartono bersaudara tidak sanggup.

Namun, ada satu orang yang bisa melunasi utang pemerintah yang hampir Rp7.000 triliun. Orang ini tidak masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia, lalu siapa dia?


Dia adalah anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut sosok ini sebagai orang terkaya di Indonesia. Bahkan hartanya mencapai lebih dari Rp11.000 triliun.


Dia adalah Rionald Silaban. Rio sapaan akrabnya menjabat Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan merupakan 'orang terkaya' RI versi Menteri Keuangan Sri Mulyani.


Rionald Silaban kini mempunyai 'harta' Rp11.000 triliun yang merupakan aset negara.


Kini aset-aset negara mencapai Rp11.098,67 triliun sepanjang tahun 2020. Dibandingkan dengan nilai aset 2019 yang bernilai Rp10.467,53 triliun, aset tersebut meningkat sebanyak 6,02%. Nilai aset ini dihitung dari sisi neraca sumber penerimaan negara.


"Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari Rp4.000 triliun, ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan," ujar Rionald.


Selain menjadi 'orang terkaya' RI berharta Rp11.000 triliun, Rionald ditugaskan menjadi Ketua Satgas BLBI untuk memimpin pengejaran aset dana BLBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Jika menggunakan 'kekayaan' Rio, sangat mungkin utang pemerintah bisa dilunasi. Namun, tentu pemerintah mempunyai hitung-hitungan sendiri perihal utang pemerintah dan rasio terhadap PDB.


Profil Rio

Rionald Silaban lahir di Pekanbaru, 23 April 1966.

Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1989. Jenjang pendidikannya berlanjut di LLM Common Law Georgetown University pada tahun 1993. Mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tahun 1990.


Diangkat menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2006 hingga kemudian menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal pada tahun 2008. Pada 13 Januari 2012 dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.


Selanjutnya, diangkat menjadi Direktur Eksekutif di World Bank pada tahun 2015. Kemudian pada 16 Desember 2016, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan. Pada 26 Juni 2018 dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.


Selanjutnya, pada 12 Maret 2021 dilantik menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (*)