KPPU Siap Bantu Pemerintah Audit Perusahaan Kelapa Sawit -->

Adsense Atas-STIE AKBP-10 MEI 2022

KPPU Siap Bantu Pemerintah Audit Perusahaan Kelapa Sawit

Selasa, 31 Mei 2022

Ilustrasi sawit.


Jakarta - Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi menyatakan, pihaknya siap membantu pemerintah jika dibutuhkan dalam pelaksanaan audit perusahaan kelapa sawit.


"Kami siap, apabila pemerintah mengikutsertakan KPPU dalam proses audit perusahaan kelapa sawit. Saat ini kami sedang melakukan kajian, jika kajian ini sudah rampung, akan kami berikan ke pemerintah sebagai saran pertimbangan," ujar Ukay dalam forum jurnalis secara daring, Selasa (31/5/2022).


Dia menerangkan, terkait audit sebenarnya KPPU sudah melakukan lebih dulu,sebagaimana dikutip okezone.com.


Hanya saja KPPU belum mendapatkan data Hak Guna Usaha (HGU) per kelompok usaha yang menguasai perkebunan.


"Kami sebenarnya sudah lebih dulu (melakukan audit) cuma masalahnya kami belum dapat HGU per kelompok usaha. Kelompok usaha mana saja yang mengusai beberapa perusahaan perkebunan dan berapa luas lahan HGU nya," jelasnya.


HGU itu, kata dia, banyak yang berpindah tangan melalui aksi akuisisi atau dibeli perkebunannya.


Jadi, perkebunan rakyat dibeli oleh perusahaan kelas menengah lalu perusahaan yang menengah dibeli oleh perusahaan kelas besar.


"Data-data perusahaan yang akusisi ini bukan di tangan KPPU. Data di KPPU itu hanya sebatas yang menerima notifikasi akusisi saja. Kalau data lengkapnya ada di lembaga pertanahan, mereka punya data terkait luasan HGU per kelompok usaha," bebernya.


Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka apabila diminta untuk bergabung melakukan audit bersama terkait industri sawit ini.


Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk turun tangan mengurus tata kelola minyak goreng.


Salah satu hal yang bakal dilakukannya adalah melakukan audit pada perusahaan kelapa sawit.


Hal ini bakal dilakukan Luhut pada awal bulan Juni mendatang.


Dia mengklaim audit besar-besaran ini bakal menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia.(*)