Komentar |
| Sekretariat PWI bergabung dengan sekretariat PORDASI |
Payakumbuh, fajarsumbar.com - Belum betakhirnya jabatan walikota Payakumbuh periode kedua Riza Falepi ST MT Dt.Rajo Kaampek Suku, sudah tidak dihargai lagi oleh bawahannya.
Hal ini dibuktikan dengan adanya janji-janji walikota dan ada deposisi surat walikota yang dimentahkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam hal peminjam pakai sebuah gedung kosong untuk Sekretariat PWI Payakumbuh & Limapuluh Kota.
Berawal dari digusurnya Sekretariat PWI yang menempati ex kantor Dinas Pertanian di jln Ade Imasuryani atas persetujuan Walikota, kini lahan itu dikuasai oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Sepucuk surat dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang isinya supaya mengosongkan gedung yang PWI pakai dalam waktu singkat dengan alasan bahwa Kejaksaan akan membangun kantor baru. Tapi sampai kini sudah setahun lebih belum ada tanda-tanda akan dibangunnya kantor baru di bekas kantor PWI lama yang berdiri kokoh digeluti semak belukar.
Di bekas kantor Depsos di bawah Tribun pacuan kuda Kubu Gadang PWI meng bisikan barang inventaris PWI atas persatuan Wako Riza untuk sementara yang berdua pula dengan Pordasi.
Pengurus PWI Yusrizal, Baharudin dan Nahar Sago yang gigih memperjuangkan adanya kantor PWI yang repsentatis di dalam kota Payakumbuh belum membuahkan hasil. Kamipun mencoba untuk mendapatkan ex kantor pengairan yang merupakan aset Provinsi Sumbar di jalan Ade Imasuryani dulu dipakai untuk pos Pamsimas dimentahkan oleh Kadis PUPR Payakumbuh Muslim yang sudah disetujui walikota Riza Falepi.
Hal ini diungkapkan oleh ketua PWI Yusrizal ketika acara berbuka bersama anggota PWI Luka Limopuluah Sabtu 30 April di Kubu Gadang.
Juga hadir Wartawan Senior non-aktif Edward DF yang sejak 2014 sampai 2024 InsyaAllah dipercaya menjadi wakil rakyat Kota Payakumbuh.
Ketua PWI Yusrizal, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang dapat menghadiri silaturrahmi dan berbuka puasa bersama ini. "Walau acara ini dilangsungkan di sekretariat kita yang baru dan belum representatif namun tidak mengurangi keakraban kita," ujarnya.
Menurut Yusrizal keberadaan sekretariat yang baru yang bersifat sementara tersebut. Untuk mendapatkan kantor, PWI sepertinya diberi PHP (harapan palsu) oleh Walikota H. Riza Falepi dan jajarannya. "Waktu bicara dengan Bapak Walikota sepertinya kita akan dapat menempati kantor yang representatif. Namun setelah dihubungi Kepala OPD yang dimaksudkan berbagai alasan yang kita dapatkan, pengurus merasa dipimpong keluh Yusrizal yang diamini Aspon Dede dan Taufik. Atas permintaan walikota PWI disuruh memasukan surat permohonan pinjam pakai gedung, pertama yang dimintak PWI antara lain ex kantor Dinas Arsip dan Dinas pengairan dan ex kantor Lurah Hunian. Walikota begitu membaca surat PWI itu lansung mrnyetujui pilihan pertama.
Walikota juga pernah menjanjikan akan memberi hibah tanah di kawasan Pasa Padang Kaduduak untuk PWI juga gagal.
Sementara itu Edward DF Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengharapkan wartawan daerah ini untuk kritis dalam melihat pembahasan RAPBD 2023 oleh legislatif dan eksekutif. Dari tiga instrumen APBD tersebut salah satunya untuk 2023 dan 2024 tidak ada yakni visi-misi Walikota.
Hal itu tentu akan memberikan dampak terhadap dua instrumen lain yakni hasil Musrenbang dan Pokir Anggota DPRD. "Baik hasil Musrenbang maupun Pokir Anggota Dewan akan bisa ditingkatkan anggarannya dari sebelumnya," jelas Edward DF yang separuh dari periodesasi DPRD 2019-2024 atau duasetengah tahun yang tinggal adalah Anggota Komisi B, Bamus, dan Anggota Badan Kehormatan DPRD.
Menurutnya, di sinilah para wartawan diminta mengawalnya. APBD 2023 tersebut jangan hanya mengakomodir kelompok atau partai tertentu. Tapi APBD itu memang menyasar masyarakat luas dan semua golongan, pungkas Anggota DPRD yang mantan wartawan Harian Singgalang tersebut. (ul)