Komentar |
| Anggota DPRD Yovan Fedayan Remindo dari Fraksi Gplkar menyarahkan pemandangan umum pada rapat paripurna DPRD Padang Panjang. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Enam Fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD 2022 dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, di, Selasa (20/9).
Pemandangan umum disampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar didampingi Imbral, S.E dan dihadiri Walikota Fadly Amran, Forkopimda, Kepala Kemenag, Drs. H. Alizar, M.Ag, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah.
Fraksi Golongan Karya yang disampaikan Yovan Fadayan Remindo minta penjelasan penurunan retribusi daerah 5,32%, kekayaan daerah turun 3,88%, serta lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 10,3%.
“Kami mohon penjelasan lebih rinci apa penyebab turunnya target penerimaan BLUD RSUD tentang penyebab turunnya PAD pada objek tersebut,” ujarnya.
Fraksi Gerindra yang disampaikan Yudha Prasetia, menilai belum optimal terbukanya lapangan kerja di Padang Panjang. Dituntut inovasi dalam hal penanganan dampak dari penghapusan tenaga harian lepas (THL) ke depan, agar tidak terjadi pembludakan pengangguran di Padang Panjang.
Sedangkan Fraksi Nasdem yabg diampaikan Kiki Anugerah Dia, S.E menanyakan belanja modal yang mengalami penurunan -2,30% atau Rp1.729.382.723,70 yaitu dari Rp75.105.267.402 sebelum perubahan menjadi Rp73.375.884.678,30 setelah perubahan.
“Kami mempertanyakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.
ntuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pada APBD 2022 sebesar 2%, berupa pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum,” katanya.
Sementara Fraksi Demokrat, Puji Hastuti meminta pemko untuk tidak menggeser, mengurangi, atau membuang program yang menjadi fokus pembangunan yang telah ditetapkan.
Pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana pengoptimalan pengelolaan Pasar Pusat Padang Panjang.
Dari Fraksi PAN, Zulfikri, mempertanyakan belanja daerah yang dipergunakan sampai periode ini terhadap pelaksanaan target RPJMD.
“Dari rencana penerimaan pembiayaan yang dianggarkan terjadi penurunan. Kami berharap penerimaan pembiayaan didapat dari sumber yang lain,” ujarnya.
Fraksi PBB-PKS, Idris Al Hafizh, S.Pd, meminta walikota agar mengawal secara tepat pengelolaan dana insentif Rp1,6 miliar yang dialokasikan untuk menekan inflasi yang terjadi. Dan, meminta agar segera merealisasikan tunjangan untuk guru swasta yang sudah dianggarkan dan disepakati sebelumnya. (syam)