Komentar |
| . |
Pessel - Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menegaskan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dampak kenaikan harga BBM subsidi tepat sasaran agar daya beli keluarga kurang mampu tetap terjaga.
Menurut bupati mereka adalah kelompok masyarakat paling merasakan dampak jangka pendek fluktuasi harga bahan pokok akibat kebijakan perubahan tarif barang yang diatur pemerintah seperti BBM, pupuk dan listrik.
"Jangan sampai mereka menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga jatuh pada kategori penduduk miskin," tegas bupati di Painan.
Pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi awal September ini. Untuk Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan untuk jenis solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Alasan pemerintah menaikan harga BBM adalah guna memenuhi prinsip keadilan, inovasi, persamaan kesempatan dan meningkatkan pelayanan publik serta bantuan langsung tunai sebagai konversi terhadap pengurangan subsidi.
Kemudian terjadinya pembengkakkan anggaran kompensasi dan subsidi yang nyaris mencapai tiga kali lipat, apalagi selama ini sekitar 70 persen subsidi justeru dinikmati masyarakat kalangan mampu, mereka yang punya mobil.
Bupati melanjutkan untuk meredam dampak kenaikan harga BBM pemerintah kabupaten mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Bansos.
Alokasi subsidi tersebut diarahkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, para nelayan serta tambahan subsidi bantuan perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu.
Selain itu pemerintah pusat menyiapkan Rp24,17 triliun APBN yang dibagikan pada 20,65 juta kelompok masyarakat kurang mampu selama empat tahap dengan besaran Rp150 ribu setiap tahapnya.
Kemudian memberikan subsidi upah senilai Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan kriteria upah maksimal Rp3,5 juta. "Bantuan itu diharapkan mampu menjaga konsumsi masyarakat yang rentan," terang bupati.
Bupati mengatakan salah satu kebijakan untuk sektor transportasi pemerintah kabupaten memberikan subsidi ongkos bagi produsen atau distributor bahan pangan pembentuk inflasi yang mau memenuhi kebutuhan Pesisir Selatan.(wandi)