Ratusan Tekon di Solsel Unjuk Rasa, Ini yang Mereka Tuntut -->

Ratusan Tekon di Solsel Unjuk Rasa, Ini yang Mereka Tuntut

Senin, 05 September 2022
Ratusan tenaga honorer (tekon pemda Solok Selatan yang dirumahkan sejak beberapa bulan lalu itu, menuntut keadilan pemerintah, dengan mendatangi kantor bupati setempat.


Solsel, fajarsumbar.com -  Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menerima perwakilan peserta penyampaian aspirasi yang berasal dari tenaga kontrak ASN atau honorer di daerah setempat, Senin (5/9/2022).


Dimana sebanyak sepuluh orang perwakilan diterima langsung oleh Bupati H Khairunas, didampingi Wabup H Yulian Efi, Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, Kapolres Solok Selatan dan OPD terkait, di Ruang Rapat Tansi Ampek, Senin  (05/09/2022).


Aspirasi dari honorer tersebut merupakan adanya Surat Edaran dari Kemenpan RB RI Nomor : B/1511/M.SM/01.00.2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Non ASN dilingkungan Instansi Pemerintah.


Berdasarkan surat edaran dan Juknis yang dikeluarkan Kemenpan RB RI bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan tenaga Non-ASN hingga 30 September 2022 mendatang. Pendataan ini nantinya akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.


Ketika bertemu dan berdialog dengan Bupati, Walyunardi dan beberapa perwakilan tenaga honorer mengharapkan agar dapat masuk kedalam pendataan tenaga non ASN dari Kemenpan RB.


Menindaklanjuti permintaan tersebut, Bupati H Khairunas, mengatakan akan menyurati Kemenpan RB terkait kondisi tenaga honorer di Solok Selatan.

’Kami sebagai Bupati akan menyurati Kemenpan RB, terkait data honorer di Solok Selatan’’, ungkapnya.


Untuk diketahui, honorer yang mendatangi Bupati adalah tenaga honorer kategori dua, ek tenaga harian lepas, tenaga sukarela pada rumah sakit dan sekolah-sekolah serta tenaga BLUD.


Salah satu poin yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, menurut Bupati diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait pendataan non ASN di Solok Selatan dengan Kemenpan RB, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, terutama yang akan merugikan kita semua.

"Untuk itu, salah satu poin dari pertemuaan ini, kita hendaknya harus sepakat, bahwa kami akan minta kejelasan yang lebih lagi terkait beberapa hasil rapat sebelummnya dengan Kemenpan RB’’, sebut Bupati.


Dalam kesempatan tersebut juga Bupati menyampaikan kepada seluruh yang hadir terkait data kepegawaian dan anggaran di Solok Selatan, dimana persolan ini tidak hanya di Solok Selatan namun juga ada pada daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu, persoalaan penataan ini adalah tanggungjawab kami sebagai Bupati, mengemban amanah, tidak hanya urusan honorer, tetapi juga berbagai urusan lainnya di Solok Selatan.


Terakhir Bupati juga berpesan kepada tenaga honorer untuk berinovasi sesuai dengan bidang kelilmuannnya masing-masing. (Abg)