Komentar |
| Bupati, Wakil Bupati Solok Selatan, saat berada di dalam ruangan rumah sakit Pratama Solok Selatan, melihat langsung kondisi bangunan platfon sudah banyak yang rusak. |
Solsel, fajarsumbar.com - Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tabik rabo. Sebab sarana dan prasarana di Rumah Sakit Pratama banyak yang tidak beres dan hampir setiap plafon ruangan terkelupas dan bolong bolong.
Selain itu, peralatan sudah banyak yang rusak, padahal baru saja doperasikan dengan menghabiskan anggaran miliara rupiah. Kontratrorr dan semua panitia harus bertanggungjawab. Jika tidak orang nomor satu di Solsel itu akan membawa permasalahannya ke Kajaksaan.
Belum lagi ditemukan dinding dan catnya sudah terkelupas, AC pendingin ruangan tidak berfungsi, lampu dan air sering mati.
Hal ini dilihat langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, saat melakukan kunjungan ke UPTD Rumah Sakit Pratama Solok Selatan yang berada di Jorong Koto Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, Selasa (11/10/2022).
Rumah sakit yang dibangun tahun 2020 lalu , yang menelan biaya APBN sebesar Rp42 miliar itu baru saja difungsikan dan pimpinan (Direktur) serta petugas medis dan stafnya baru saja dilantik, namun kenyataanya mereka masih belum bisa melayani pasien secara maksimal, lantaran banyak kekurangan.
Bupati Khairunas heran. "Kenapa bisa begini ya. Baru kemaren direkturnya dilantik dan sudah dioperasikan, kenapa bangunannya acak acakan seperti ini, belum lagi difungsikan sudah tidak bisa dipakai," katanya kesal.
Melihat kekesalannya, Bupati Khairunas memanggil semua elemen terkait, seperti PLN, KPA dan mantan Kepala Dinas Kesehatan waktu itu, dan bupati memerintahkan mantan Kadis Kesehatan Novirman untuk segera menghubungi pihak kontraktor PT Rimbo Peraduan.
"Saya tidak mau tahu pokoknya pihak perusahaan harus turun ke lokasi dalam dua hari ini, melihat kondisi bangunan dan harus bertanggung jawab, ini ada yang bermain dengan proyek ini," perintahnya.
"Saya tidak mau tahu. Saya akan buat laporan atau datang ke Kejaksaan, semua panitia harus bertanggung jawab," ucap Khairunas.
Ini akan dievaluasi kembali dengan pihak perusahaan, mana tahu nanti pihak perusahaan bersedia dan bertanggung jawab atas semua ini. "Kasihan kita dengan proyek yang menelan APBN miliaran dibiarkan begitu saja, apakah ada upaya hukum. Kita evaluasi dulu," imbuhnya.
Apa kendala pihak provinsi belum juga mau mengoperasikan rumah sakit ini. Bukan tidak mau, namun pihak pemrov menyuruh pihak kabupaten untuk mengoperasikan terlebih dahulu, setelah pemda mengoperasikan jelas nanti regulasi dan apa yang dibutuhkan.
Usai di rumah sakit, Pratama, rombongan bupati dan wakil bupati OPD bertolak meninjau semua proyek proyek yang sedang dikerjakan, dengan tujuan sejauh mana dan dimana kendala pekerjaan tersebut. (Abg)