Korut Dukung Pencaplokan Rusia atas Wilayah Ukraina, Sebut AS Terapkan Standar Ganda -->

Iklan Atas

Korut Dukung Pencaplokan Rusia atas Wilayah Ukraina, Sebut AS Terapkan Standar Ganda

Selasa, 04 Oktober 2022

Amerika Serikat mengecam aneksasi sejumlah wilayah Ukraina oleh Rusia. Namun, resolusi yang diajukan AS ke Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk pencaplokan wilayah tersebut diveto Rusia, Jumat (30/9/2022).


PYONGYANG – Korea Utara mendukung pencaplokan sejumlah wilayah Ukraina oleh Rusia. Pada saat yang sama, Pyongyang pun menuduh AS menerapkan standar ganda dalam mencampuri urusan negara lain.


Direktur Jenderal Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Korut, Jo Chol Su mengatakan, referendum di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia diadakan secara sah sesuai dengan Piagam PBB. Akan tetapi, Amerika Serikat menurutnya malah menggunakan “standar ganda laykanya gangster” setelah menginvasi negara-negara lain untuk mempertahankan supremasinya sendiri, sebagaimana dikutip iNews.id.


“Untuk mempertahankan ‘dunia unipolar’ yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka dan melanggar hak-hak hukum mereka dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan (DK) PBB,” kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA, Selasa (4/10/2022).


“AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB,” ujarnya.


Jo menuturkan, Dewan Keamanan PBB akan menghadapi konsekuensi jika mengikuti praktik sewenang-wenang Washington DC serta tindakan standar ganda dan parsial AS.


KCNA sebelumnya juga melaporkan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin AS yang mengutuk aneksasi empat wilayah Ukraina oleh Rusia. Adapun keempat wilayah tersebut adalah Provinsi Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Namun, upaya AS mengecam aneksasi tersebut diveto oleh Rusia pada Jumat (30/9/2022) lalu.


Ukraina dan para pemimpin Barat mengutuk referendum di empat wilayah tersebut sebagai muslihat. Washington DC mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina, di samping meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari daerah-daerah tersebut.


Ukraina telah memutuskan hubungan dengan Korea Utara pada Juli lalu, setelah Pyongyang mengakui dua kemerdekaan wilayah yang memisahkan diri di timur Ukraina, yatu Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR). (*)