Komentar
 |
| Wabup Richi Aprian menerima pandangan fraksi dari pimpinan sidang Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi |
Tanah Datar, fajarsumbar.com - Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan masukan melalui pandangan umum fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Rabu (9/11/22).
Pandangan umum fraksi disampaikan atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra, dalam Rapat Paripurna pada 7 Oktober 2022 kemarin.
Rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu. Turut dihadiri 26 anggota DPRD, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Penyampaian pandangan diawali dari Fraksi PPP disampaikan juru bicara Agus Topik, kemudian Fraksi Demokrat Eri Hendri, Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto, Fraksi Gerindra Afrizal Dt. Rajo Lenggang, Fraksi PKS Abu Bakar, Fraksi PAN Zulli Rustam dan Fraksi Hanura Beni Afero. Sedangkan Fraksi Nasdem disebabkan sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di Jakarta pandangannya disampaikan langsung melalui ketua.
Jubir Fraksi PPP Agus Topik mempertanyakan 4 poin yakni, berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023. Kemudian ia mempertanyakan berapa rancangan atau perkiraan defisit APBD 2023, apalagi karena diperkirakan akan ada resesi ekonomi.
"Kemudian pasca pandemi Covid-19, apa program yang dilaksanakan untuk recovery ekonomi. Dan yang tak kalah penting adalah apakah di tahun 2023 ada anggaran yang mengakomodir pelaksanaan Progul peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi keagamaan, berapa besarnya," sampainya.
Selanjutnya beberapa fraksi lainnya, umumnya mempertanyakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.
"Apa upaya Pemda Tanah Datar selama 3 tahun terakhir, dalam menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, serta bagaimana gambarannya untuk 3 tahun ke depan," sampai Jubir Fraksi Gerindra Afrizal Dt. Rajo Lenggang.
Sementara Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto menyampaikan, terkait kesadaran pembayaran pajak, apa upaya yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Berapa estimasi penerimaan daerah dari pajak atau retribusi, jika masyarakat melakukan pembayaran dengan maksimal, berapa presentase yang bisa diperkirakan Pemda terhadap pendapatan daerah," sampainya.
Sektor lain yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Kesejahteraan Guru Pendidikan di TPA, yang mendidik untuk melahirkan generasi Hafizh, serta beberapa sektor lainnya.
Diakhir sidang, diserahkan pandangan fraksi DPRD kepada Pemerintah Daerah, yang diserahkan pimpinan Sidang Anton Yondra kepada Wabup Richi Aprian. Rapat Paripurna terkait Ranperda ini akan dilanjutkan Jum'at (11/11/22) esok, untuk mendengarkan jawaban Bupati atas Ranperda APBD tahun 2023. (F12)