Komentar
 |
| Kementerian PUPR ditunjuk Jokowi jadi leading sector perbaikan jalan daerah |
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi leading sector untuk menangani perbaikan jalan daerah, di kabupaten, kota, dan provinsi. Adapun total jalan kabupaten kota jumlahnya sekitar 480.000 kilometer (km). Dari jumlah itu, baru 42 persen jalan yang punya kondisi mantap, sedangkan sisanya masih terdapat kerusakan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2024, pemerintah menargetkan paling tidak 65 persen dari 480.000 km jalan kabupeten/kota dalam kondisi mantap,sebagaimana dikutip iNews.id.
"Pak presiden juga menerima laporan banyak jalan-jalan daerah kabupaten maupun kota dan provinsi yang masih rusak, dalam Ratas (Rapat Terbatas) sudah diusulkan oleh bapak Menteri Bappenas untuk tambahan anggaran perbaikan atau perawatan jalan daerah ini," katanya saat konferensi pers usai Ratas di Istana Negara, Rabu (25/1/2023).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan, keterbatasan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu alasan pemerintah pusat akhirnya ikut campur mengurus jalan kabupeten/kota.
Itu karena penanganan jalan yang menggunakan APBN Kementerian PUPR hanya untuk jalan nasional, sedangkan penanganan jalan provinsi, kabupaten/kota merupakan tugas APBD yang ditambah oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya. "Tadi telah diputuskan akan ada Inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruasnya jalannya tentu akan diputuskan bersama dan hal ini leading sector-nya Kementerian PUPR," ucap Suharso.
Dia menjelaskan, pada tahun ini paling tidak sudah dimulai untuk menangani jalan kabupaten/kota sepanjang 9.000 km, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun. "Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9.000 km jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000, tetapi kita tentu readiness kriterianya diuji, dan tahun ini mudah-mudahan kita bisa kerjakan dengan anggaran yang diperlukan sekitar Rp32 triliun," tuturnya.(*)