Komentar
 |
| PM Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) dan Perdana Menteri Sarawak Abang Johari menghadiri sebuah acara saat kunjungan Anwar ke wilayah Malaysia Timur pada Jumat (20/1/2023). |
Kuching - Pemerintah Malaysia bakal mengalokasikan dana tambahan untuk memperketat keamanan perbatasan di Sabah dan Sarawak, menyusul rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara. Dana yang akan dikucurkan mencapai RM1 miliar atau sekitar Rp3,5 triliun.
Diketahui, lokasi IKN Nusantara berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini proses pembangunan masih terus berlangsung dan secara keseluruhan mencapai 12-15 persen.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan awal untuk alokasi dana tersebut. Rencananya dana itu digunakan untuk meningkatkan fasilitas bea cukai, imigrasi dan karantina serta infrastruktur lain di sepanjang perbatasan Malaysia dengan Indonesia, sebagaimana dikutip iNews.id.
"Dalam diskusi saya baru-baru ini dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, kami berbicara tentang ibu kota baru Indonesia, Nusantara (di Kalimantan), yang dekat dengan Sabah dan Sarawak," kata Anwar Ibrahim, dikutip dari The Star, Sabtu (21/1/2023).
"Karena itu, kami telah memutuskan untuk memberikan alokasi tambahan untuk meningkatkan keamanan perbatasan serta infrastruktur dasar seperti jalan," kata Anwar Ibrahim dalam konferensi pers setelah memimpin pertemuan Malaysia Agreement 1963 (MA63) Implementation Action Council (MTPMA63), kemarin.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor dan para pemimpin federal serta negara bagian lainnya.
Anwar Ibrahim berharap dana sebesar Rp3,5 triliun itu akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2023 yang akan diajukan bulan depan. Dengan begitu, usulan pekerjaan peningkatan fasilitas CIQ (Custom, Immigration and Quarantine) dan jalan yang menghubungkan Sabah dan Sarawak ke Nusantara diharapkan segera dimulai.
Dia juga mengatakan pemerintah federal telah menyetujui peningkatan dana hibah khusus ke Sabah dan Sarawak berdasarkan Pasal 112D Konstitusi Federal. Untuk tahap awal, Sarawak akan menerima RM300 juta, naik dari jumlah RM16 juta sebelumnya. Sementara alokasi dana yang diterima Sabah akan dinaikkan dari RM26 juta menjadi RM260 juta, sambil menunggu finalisasi formula.
"Kita harus melihat hibah khusus secara wajar dan adil. Selama bertahun-tahun, Sarawak hanya diberi RM16 juta, yang menurut saya tidak masuk akal," katanya.
"Pada saat yang sama, kami tidak dapat memberikan jumlah yang terlalu besar karena Pasal 112D menyatakan bahwa hibah tersebut tunduk pada posisi keuangan pemerintah federal," katanya.
Sementara para menteri Sarawak yang menghadiri pertemuan tersebut menyambut baik alokasi dana untuk peningkatan keamanan perbatasan Malaysia dan Indonesia di IKN.
"Sudah waktunya bagi pemerintah federal untuk meningkatkan tanggung jawabnya. Keamanan adalah tanggung jawab mereka, menurut MA63," kata Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Sim Kui Hian.
"Sarawak memiliki perbatasan darat dan laut terpanjang, dan kita dapat melihat betapa pentingnya keamanan selama wabah Covid-19 dan rabies."
Menteri Pariwisata, Industri Kreatif, dan Seni Pertunjukan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah juga mengatakan, alokasi dana itu akan membantu Sarawak mengamankan perbatasannya.
"Ini adalah salah satu bidang yang sangat penting yang belum mendapat banyak perhatian di masa lalu," katanya.
Peningkatan pengamanan di perbatasan penting seiring dengan kemajuan Sarawak yang pesat, dengan jalan raya Pan-Borneo dan pesisir yang hampir selesai, serta laju pembangunan yang cepat di Kalimantan.
"Ada kebutuhan untuk memperkuat pos perbatasan kita, fasilitas CIQ, dan personel yang berjaga di perbatasan," katanya. (*)