Komentar |
| Kementerian PUPR targetkan serap 80.000 tenaga kerja untuk bangun jalan dan jembatan tahun ini. |
Jakarta - Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan bisa menyerap 80.000 tenaga kerja pada program padat karya tunai (PKT) untuk membangun jalan dan jembatan di tahun ini. Pekerjaan ini dilakukan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang mencakup pekerjaan rutin jalan, rutin jembatan dan revitalisasi drainase di seluruh Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok,” kata dia dalam keetrangannya, Kamis (9/2/2023). Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Ditjen Bina Marga pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran untuk program pada karya di 2023 sebesar Rp4,78 triliun,sebagaimana dikutip iNews.id.
"Pada TA 2023 Rencana Program PKT Ditjen Bina Marga adalah sebesar Rp4,78 Triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 80.000 orang yang terdiri dari rutin jalan, rutin jembatan, dan revitalisasi drainase,” ujarnya.
Hedy melaporkan, Ditjen Bina Marga pada tahun lalu mendapatkan alokasi anggaran untuk program padat karya senilai Rp4,06 triliun. Dengan realisasi penyerapan tenaga kerjanya sebanyak 73.605 orang.
Untuk PKT rutin pemeliharaan jalan dan jembatan seperti, misalnya pekerjaan pembersihan median jalan dan pengecatan marka. Sementara untuk PKT revitalisasi drainase, penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional. Selain program PKT rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase, pada TA 2022 Ditjen Bina Marga juga melaksanakan padat karya nonrutin atau kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan skema padat karya agar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya ke berbagai daerah di Indonesia.
Adapun sebaran pelaksanaan PKT pada TA 2022 terdapat pada 10 Balai di Pulau Sumatera, 5 Balai di Pulau Kalimantan, 4 Balai di Pulau Jawa dan Bali, 6 Balai di Pulau Sulawesi, 2 Balai di Kepulauan Nusa Tenggara, 2 Balai di Kepulauan Maluku dan 4 Balai di Pulau Papua.(*)