Komentar |
| . |
Pesisir Selatan - Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Mawardi Roska membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Bayang Utara di gedung pertemuan setempat, Selasa (21/2) .
Musrenbang RKPD itu dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Irjal dan Indra Wijaya, Forkopimca, Wali Nagari, Perangkat Nagari, Tokoh Masyarakat, Bamus , penyuluh, Pendamping Desa dan lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Pesisir Selatan, Mawardi Roska menyampaikan pentingnya kehadiran pihak terkait disini dalam menetapkan rencana pembangunan yang telah diusulkan masing-masing Nagari sebagai skala prioritas rencana pembangunan tahun 2024 nanti.
Dikatakan, pengajuan rencana kerja pembangunan daerah ini tentu telah mempertimbangkan potensi masing-masing Nagari, namun karena Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan punya anggaran terbatas tentu perlu skala prioritas.
"Misalnya di bidang pertanian usulan prioritas adalah bantuan bibit dan irigasi tentu lebih prioritas dibandingkan infrastruktur jalan yang penduduknya hanya beberapa keluarga saja. Hal itu harus menjadi perhatian kita bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu Camat Bayang Utara, Reflizal menyebutkan, pelaksanaan Musrenbang pada hari ini merupakan lanjutan proses Musrenbang di masing-masing Nagari yang telah dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan November 2022 lalu.
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pra-Musrenbang Kecamatan pada hari Senin, 20 Februari 2023 lalu, sebagai bentuk verifikasi usulan kegiatan Musrenbang Nagari baik secara administrasi maupun lapangan sebagai salah satu indikator bahwa usulan kegiatan tersebut Layak atau tidak layak dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
Kemudian, pada Pra-Musrenbang Kecamatan kemarin, selain menyepakati dan mengklarifikasi kompilasi usulan kegiatan pembangunan untuk tahun 2024, pihaknya juga sudah menyepakati bersama bahwa ada 6 kegiatan.
Antara lain, masing-masing Nagari yang disebut sebagai super prioritas untuk di kompetisikan dalam usulan prioritas pendanaan kecamatan, dimana sudah ada 2 Nagari yang di sepakati melalui musyawarah dan mufakat yaitu Nagari Puluik-Puluik Selatan dan Koto Ranah.
Dikatakan, pembangunan tidaklah menjadi tanggungjawab pemerintah semata, meskipun domainnya berada pada pemerintah. Namun, keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pembangunan. Partisipasi semua pihak dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. Untuk itu pembangunan haruslah menjadi milik bersama, harus ada rasa memiliki oleh semua pihak, sehingga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga.(*/wandi)