Komentar |
| . |
Payakumbuh, fajarsumbar.com - Capaian realisasi anggaran tahun 2022 masih rendah dibanding OPD lain di kota Payakumbuh. Capaian hanya mencapai angka 78. Kondisi ini sempat menjadi sorotan DPRD Kota Payakumbuh saat sidang paripurna, Rabu lalu.
Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial, Irwan Suwandi, Jumat (17/03/2023) pagi kepada media di ruang kerjanya. Diterangkan Irwan Suwandi, rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya perubahan kebijakan pusat setelah DPA disahkan. Selain itu, kondisi ril di lapangan yang selalu ada perubahan.
"Rendahnya serapan anggaran 2022 di Dinas Sosial ini sudah kita laporkan secara rilnya. Dan DPRD sudah memakluminya. Secara umum, serapan anggaran kita diatas angka 90%,"terang Irwan yang pernah menjabat Kabag Kesra di Setdako Payakumbuh, sebelumnya.
Saat ditanya tentang angka kemiskinan di Kota Payakumbuh, khususnya saat ini warga sedang berhadapan dengan kondisi sekolah, kondisi puasa Ramadhan, lebaran dan jelang tahun ajaran baru. Tentu kondisi ini akan menjadi bahan pemikiran bagi warga kedepan.
"Alhamdulillah, angka kemiskinan di Payakumbuh turun, dan kita harapkan selalu turun. Meski kita baru keluar dari cobaan covid-19, pertumbuhan perekonomian Payakumbuh masih diatas 3% di Sumbar. Dan Sumbar salah satu daerah yang kurang terdampak. Namun kemiskinan itu pasti ada dimana pun daerahnya.
Menurutnya, berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Payakumbuh tahun 2020 adalah 6,61 %, tahun 2021 5,6%, dan tahun 2022 5,16 %. Data tersedia lengkap di Dinas Sosial, serta komit akan menjalankan tupoksi sesuai DPA tersedia sesuai regulasi.
"Namun itu data agregat dan bisa berubah. Pemko Payakumbuh selalu intens dalam mengurangi angka kemiskinan
.Semua OPD bergerak bersama dibawah koordinator PJ. Wali Kota, Bapak Rida Ananda,"terang mantan Camat Payakumbuh Timur ini.
Saat ditanya soal penerima PKH sesuai DTKS, Irwan Suwandi menjelaskan bahwa DTKS terdiri atas 2 kategori yakni layanan Bansos (PPKS) dan PSKS. Kedua data tersebut kini diupdate perbulan oleh Kementerian Sosial.
"Saat ini terjadi peningkatan penerima DTKS di Payakumbuh. DTKS merupakan sebuah big data, dan pintu untuk penyaluran bansos dari pemerintah yang bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti bank penyalur dan Pos Indonesia. Hingga Februari 2023 terdata 53ribu KK. Namun data ini bisa berubah, keluar dan masuk. Musyawarah kelurahan (musykel) adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk pengusulan calon penerima DTKS. Keluar dan masuk ditentukan muskel. Selanjutnya, Berita Acara Pelaksanaan (BAP) muskel selanjutnya diusulkan ke Dinsos terus ke SIKSNG Kemensos,"terang Irwan.
Warga juga boleh usulkan sendiri untuk calon Penerima DTKS, yakni melalui Aplikasi Cek Bansos. Data ini akan terkumpul di pusat dan dikirim ke daerah. Untuk selanjutnya diversifikasi hingga tingkat RT.
"Meski ini sudah menjadi program pemerintah, namun kami mengajak warga untuk lebih bijaksana. Agar bansos dari pemerintah tersalur dan tepat sasaran,"ajaknya.
Kesempatan itu, Irwan Suwandi sempat menambahkan terkait kondisi kekinian kemiskinan ekstrem Payakumbuh. "Alhamdulillah, angka kemiskinan ekstrem di Payakumbuh sudah menurun. Dari angka 104 KK di 33 kelurahan. Kini sudah menjadi 41 KK. Saat ini ke 44 KK ini menjadi prioritas Pemko Payakumbuh. Pj. Wali Kota Payakumbuh sudah membagi rata "Program G3S Bapak Asuh" untuk 31 OPD di Payakumbuh. Melalui Gerakan Sedekah Seribu Sehari, Pemko Payakumbuh santuni 41 KK tersebut agar semakin mandiri. Hari ini Pemko Payakumbuh dan Baznas akan serahkan santunan untuk 41 KK, ini. Kita berharap agar di tahun 2024, angka ini menjadi nol. Tentu butuh dukungan kita bersama,"terangnya.
Saat ditanya terkait adanya isu kemiskinan abadi. Irwan Suwandi menampik. "Itu tergantung mental dan karakter oknum. Mental. Allah saja memerintahkan kita untuk berubah. Masa kita tidak mau bangkit untuk berubah. Motivasi diri wajib dibangun,"tegasnya.
Terkait apresiasi Wakil Presiden terhadap Pemko Payakumbuh dalam menjalankan program UHC. Irwan Suwandi menerangkan Payakumbuh berhasil meraih penghargaan dari pemerintah atas pencapaian UHC.
"Dalam UHC ada beberapa dinas yang terlibat langsung, yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan bersama Rumah Sakit, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan BPJS. Dan kabar gembira bagi Dinsos Payakumbuh. Alhamdulillah, ada 6 anggota DPRD Payakumbuh yang menitipkan dana pokirnya di Dinas sosial. Semoga kedepan, angka kesejahteraan sosial semakin meningkat lagi. Aamiin,"pungkasnya disela menerima kunjungan pokja Lansia Payakumbuh.(ul)