Komentar |
| . |
Padang – Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri SH Dt Parpatiah hadiri Forum Koordinasi Stunting tingkat Provinsi Sumatra Barat di Aula Hotel Pangeran Beach, Padang, Selasa (11/4).
Pembukaan forum tersebut, ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Barat selaku Ketua Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumbar, Audy Joinaldy didampingi wakil bupati/kota dan sekretatis daerah se Sumatra Barat.
Dalam sambutannya, Audy Joinaldy mengatakan, stunting merupakan masalah yang harus menjadi perhatian bagi seluruh lini pemerintah yang ada.
” Stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saja,tapi menjadi perhatikan bersama baik dari tingkat atas sampai ke tingkat terendah,” ujarnya.
Audy Joinaldy menyebutkan, masalah stunting di Provinsi Sumatra Barat saat ini kembali menjadi hal yang harus ditanggapi. Pasalnya, mengikut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) ditahun 2022 angka kasus stunting Sumatra Barat naik menjadi 1,9% dari tahun sebelumnnya.
“Dari angka awal 23,3 menjadi 25,2%. Dari jumlah seluruh kabupaten/kota, 12 kabupaten/kota mengalami penurunan, tetapi ada 7 kota/kabupaten yang mengalami kenaikan,”ujarnya.
Dijelaskan dari 7 kota – kabupaten yang mengalami kenaikan tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan, Dhamasraya, Mentawai, Agam, Pesisir Selatan dan Kota Padang.
Kabupaten-kota yang mengalami kenaikan sambungnya, ada satu fenomena yang cukup menarik, dimana kabupaten yang mengalami kenaikan tersebut memiliki perkebunan sawit yang luas yakni Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan, Dhamasraya, Mentawai, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Kemudian, berdasarkan sebuah penelitian, lokus stunting anak-anak yang tinggal di dalam perkebunan kelapa sawit biasanya lebih tinggi dari pada anak-anak yang tinggal di luar perkebunan kelapa sawit.
Hal itu, disebabkan akses terhadap keragaman pangan di perkebunan sawit sangat minim karena, ketika akan membeli bahan pangan mereka harus menepuh perjalanan yang jauh keluar dari kebun hingga akhirnya, kebutuhan gizi menjadi tidak terkecukupi.
“Untuk itu, dengan peraturan presiden no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting maka, ada beberapa strategi yang harus dioptimalkan,” ujarnya.
Adapun beberapa strategi tersebut diantaranya, menurunkan prevelensi stunting, meningkatkan penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi.
“Kemudian, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi,” tuturnya.
Selain itu, Audy Joinaldy berharap kegiatan serupa forum koordinasi stunting ini juga dapat digelar di kabupaten/kota lainnya.
“Melalui forum ini mari bersama-sama kita satukan presepsi dan pemikiran untuk melahirkan suatu inovasi yang dapat membantu dalam menurunkan angka stunting di Sumatra Barat,” ajaknya. (yanto)