Komentar |
| Asap hitam membubung di Kota Khartoum, Sudan, sebagai akibat konflik militer di negara itu. |
Jenewa – Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Sudan memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa sekitar 270 orang telah tewas akibat bentrokan militer di negara itu. Sementara itu, lebih dari 2.600 orang lainnya terluka dalam konflik yang sama.
“Situasi di Republik Sudan sangat memprihatinkan,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Selasa (18/4/2023).
Dia mengungkapkan, ada laporan bahwa beberapa fasilitas kesehatan di negara itu telah dijarah atau digunakan untuk keperluan militer. Ghebreyesus juga mengatakan, rumah sakit di Sudan mengalami kekurangan tenaga dan persediaan medis, serta pemadaman listrik, sebagaimana dikutip iNews.id.
Tak cukup sampai di situ, fasilitas kesehatan di negeri Afrika itu kini juga kekurangan bahan bakar untuk generator listrik, di samping terputusnya akses air bersih. Beberapa faktor lain juga menimbulkan tantangan bagi petugas kesehatan dan petugas ambulans, serta membahayakan lebih banyak nyawa di Sudan.
Karena itu, WHO mengimbau semua pihak yang terlibat dalam konflik militer di Sudan untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.
“Fasilitas dan pekerja kesehatan tidak boleh menjadi sasaran, terutama dalam situasi seperti ini di mana ada ribuan warga sipil yang membutuhkan akses ke perawatan darurat,” kata bos WHO itu.
“Semua pihak harus memastikan akses yang tidak terbatas dan aman ke fasilitas kesehatan bagi mereka yang terluka dan semua orang yang membutuhkan perawatan medis,” ucapnya.
Tim WHO akan terus bekerja sama dengan otoritas kesehatan Sudan untuk mencoba dan mengisi kekosongan dalam penyediaan perawatan kesehatan, terutama untuk korban luka. Ghebreyesus juga mendesak semua pihak untuk mengindahkan seruan gencatan senjata kemanusiaan dan berupaya menuju resolusi damai.
Pada Sabtu (15/4/2023) lalu, bentrokan antara Tentara Nasional Sudan dan Pasukan Sudan Cepat (RSF) pecah di Ibu Kota Khartoum.
Tentara Sudan menuduh RSF melakukan pemberontakan dan melancarkan serangan udara terhadap pangkalan militer terakhir mereka. Sementara RSF mengklaim telah menguasai istana kepresidenan di Khartoum, tetapi Tentara Sudan membantah klaim tersebut.
Panglima Angkatan Bersenjata Sudan Abdel Fattah al-Burhan mengeluarkan keputusan untuk membubarkan RSF. (*)