Kepala Otorita IKN Ungkap Terima 209 LoI Investasi, 36 Masuk Tahap Lanjut -->

Iklan Atas

Kepala Otorita IKN Ungkap Terima 209 LoI Investasi, 36 Masuk Tahap Lanjut

Selasa, 16 Mei 2023
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, menyebut ada 36 leter of interest terkait investasi yang sudah memasuki tahap lanjut. 


Jakarta - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono, mengungkapkan telah menerima 209 letter of interest (LoI) terkait investasi di IKN Nusantara. Dari 209 LoI tersebut, 36 di antaranya sudah menandatangani non disclosure agreement atau sudah masuk tahap lanjut.


"Sudah cukup banyak letter of Interest yang disampaikan kepada kami di Otorita IKN, jumlahnya per hari ini 209 dan dari letter of interest 209 itu sekitar 36 Sudah menandatangani apa yang disebut non disclosure agreement jadi sudah meningkat di tahap selanjutnya," kata Bambang dalam konferensi pers di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5/2023), sebagaimana dikutip iNews.id.


Bambang menerangkan, saat investor sudah masuk ke dalam tahap lanjutan, maka pembicaraan akan lebih detail karena akan ada pertukadan data-data dan sebagainya.


"Setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan kemudian setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil," ujar Bambang.


Hal ini, lanjutnya, memang memerlukan waktu yang cukup panjang, namun Badan Otorita IKN diminta mempercepat proses untuk merealisasikan tawaran investor sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan. 


Dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Badan Otorita IKN Nusantara, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diputuskan agar OIKN membuat suatu one stop shop untuk percepatan investasi di IKN.


"Lembaga/Kementerian terkait lain itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu, jadi satu pintu saja, nanti investor ke kami atau ke BKPM, Kementerian Investasi sama saja karena kita merupakan bagian dari online sistem, satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM dan tentu saja nanti Kementerian terkait seperti halnya Kementerian Keuangan di situ akan ada," tutur Bambang.


Kemudian pemerintah juga akan membentuk task force khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. 


"Kita ketahui bahwa di bidang pertanahan ini kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear istilahnya begitu," ujar Bambang


Nantinya, yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya, sehingga investor bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses dan sebagainya.


"Sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam lagi sehingga nanti pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date," papar Bambang.


Dia menjelaskan, tim task force khusus nantinya akan diketuai oleh Menko Marinves, Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengkoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait.


"Sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi," ujar Bambang. (*)