Komentar |
| Sejumlah wartawan yang menjadi korban pengusiran oleh oknum Pemprov yang sok mantap. |
Padang - Beberapa oknum Pemprov Sumbar sok mantap. Mereka mengusir para jurnalis yang ingin meliput pelantikan wakil walikota Padang di Auditorium Gubernuran, Selasa (9/5) siang.
Oknum itu mengusir wartawan dari berbagai media online dan cetak dan elektornik. Mereka diusir saat meliput pelantikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Ekos Albar periode 2019-2024.
Pelantikan yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi itu dilakukan . Sedikitnya, 10 wartawan diusir petugas pengamanan di dalam ruangan.
Di lokasi pelantikan tampak para awak media telah datang. Acara tersebut dijadwalkan pukul 14.00 WIB namun terjadi pengunduran waktu beberapa menit.
Akibat pengusiran wartawan tersebut, alhasil, awak media tidak mendapatkan dokumentasi pelantikan Wawako tersebut.
Meski telah diusir, awak media tetap menunggu di luar ruangan hingga pintu terbuka dan menunggu pelantikan usai untuk bisa mewawancarai pejabat daerah tersebut, begitu juga dengan wartawan yang baru datang.
Salah satu wartawan online bernama Rima mengatakan, kejadian tersebut membuat dia dan rekannya kecewa dengan tindakan petugas di dalam ruangan tersebut.
"Saya sangat kecewa, padahal saya datang lebih awal untuk bisa live di Facebook. Alasan pelarangan juga tidak jelas, petugas berdalih hanya media yang diperbolehkan yang bisa masuk, tetapi tidak dijelaskan media mana yang diperbolehkan masuk tersebut," tuturnya.
Sambungnya, pelantikan yang dilakukan seharusnya juga terbuka untuk publik, ini malah awak media yang dilarang melakukan peliputan. "Saya berharap hal ini jangan sampai terulang lagi," bebernya.
Sementara itu, usai pelantikan Ekos Albar, Mahyeldi mengaku tidak ada pengusiran wartawan. Menurutnya, wartawan boleh masuk saat prosesi pelantikan.
"Saya tidak tahu itu, saya kira itu tidak boleh terjadi karena memang pelantikan itu terbuka untuk umum," kata Mahyeldi diwawancara wartawan.
Mahyeldi meminta kepada wartawan untuk memberitahu siapa orang yang melarang wartawan liputan.
"Kalau memang tahu, silakan kasih tahu kepada ke saya apakah anggota saya di provinsi atau siapa. Harus jelas dulu siapa orang dan nama orangnya," pungkasnya.(ab)