Komentar
 |
| Hunian PNS di IKN. |
Jakarta - Pemerintah Pusat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Hunian ASN/Hankam di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, sejumlah investor swasta menunjukkan keterbatasan dalam mencapai target penyelesaian tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jaka Santos, mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berminat untuk terlibat dalam skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk membangun hunian ASN di IKN. Namun, mereka menghadapi kendala dalam memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
"Meskipun beberapa perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri berminat menjalin skema KPBU untuk membangun hunian ASN di IKN, namun sebagian proyek tidak dapat diselesaikan hingga tahun 2024. Oleh karena itu, PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) turut andil dalam memastikan pembangunan ini dapat segera terealisasi," ungkap Jaka Santos.
Sebagai contoh, Jaka menyebutkan bahwa Korean Landed Housing (KLH) mengekspresikan minatnya namun meminta negosiasi dengan Pemerintah terkait penyelesaian proyek melewati tahun 2024. Sejalan dengan itu, Jaka menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada calon investor yang mungkin tidak dapat merampungkan seluruh pekerjaan pada tahun yang ditargetkan.
"Kami memahami bahwa tidak semua proyek dapat diselesaikan pada tahun 2024. Pemerintah tetap memberikan kelonggaran kepada investor, terutama yang tidak dapat merampungkan semua pekerjaannya pada tahun 2024 mendatang. Namun, minimal beberapa bagian proyek harus dapat digunakan pada tahun tersebut," tambahnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian pada tahun 2024 agar hunian tersebut dapat segera digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan pemindahan pada tahap awal. Meski menghadapi tantangan, upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan IKN tetap berlanjut dengan kolaborasi yang melibatkan sektor swasta dan pihak terkait.(BY)