![]() |
ilustrasi |
Bukittinggi– Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi telah mengalokasikan dana sebesar Rp13,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung iuran komite pelajar SMA setara, baik yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta, serta memberikan honor kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dan hibah dari Pemko Bukittinggi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menegaskan bahwa sektor pendidikan juga merupakan prioritas utama dalam kepemimpinannya. Dia menyatakan komitmen untuk memberikan program berkualitas di setiap tingkat pendidikan, dengan tujuan membebaskan warga dari beban keuangan.
Dengan alokasi dana dari APBD, sebanyak 5.695 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Bukittinggi tidak lagi harus membayar iuran komite. Selain itu, 517 guru non-ASN menerima insentif dan Tunjangan Hari Raya (THR).
"Pada tahun 2023, kami membayarkan uang komite untuk 5.695 pelajar SMA dan SMK setara dengan anggaran lebih dari Rp13,5 miliar. Dana tersebut juga termasuk honor Guru Tidak Tetap (GTT) beserta THR mereka," ujar Erman.
Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menetapkan target agar 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi memperoleh pendidikan minimal selama 12 tahun.
Para pelajar juga dibebaskan dari beban biaya di setiap sekolah, termasuk iuran komite di tingkat SMA. Erman Safar menekankan agar pembangunan biaya ditanggung oleh pemerintah, bukan menjadi beban bagi rakyat.
Erman Safar menjelaskan bahwa sebagian besar dana BKK sekitar Rp 9,4 miliar digunakan untuk membayar iuran komite 5.097 pelajar sebesar Rp8.764.622.023,- dan memberikan insentif kepada 98 guru tidak tetap SMA dan SLB negeri sebesar Rp686 juta.
Sementara itu, dana hibah sekitar Rp4,05 miliar digunakan untuk membayar iuran komite 598 pelajar sebesar Rp1.118.800.000,- dan memberikan insentif kepada 419 guru SMA dan SLB swasta di Bukittinggi sebesar Rp2.933.000.000,-.
Total anggaran untuk pembebasan iuran komite pelajar SMA, SMK, SLB, dan guru tidak tetap di seluruh Kota Bukittinggi mencapai Rp13.502.422.023.(des)