Komentar |
| Penjelasan Sri Mulyani soal anggaran bansos |
Jakarta - Anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dalam APBN 2024 telah mencapai Rp496 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp20 triliun dibandingkan dengan anggaran serupa dalam APBN 2023, yang sebesar Rp476 triliun.
"Saat ini pada tahun 2024, anggaran untuk Bansos dalam APBN mencapai Rp496 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp20 triliun. Tentunya, realisasi dan perkembangannya akan terus kami monitor. Namun, poin pentingnya adalah angka Rp476 triliun tahun lalu dan Rp496 triliun tahun ini," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK, dikutip pada Kamis (1/2/2024).
Sri Mulyani menegaskan bahwa realisasi anggaran untuk bansos akan terus dipantau. Dia menjelaskan bahwa penggunaan bansos akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.
Menteri Keuangan juga memberikan penjelasan mengenai bansos ketika program kesejahteraan tersebut mendapat sorotan. Baru-baru ini, Presiden Jokowi merilis bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberi nama mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.
Setiap penerima akan menerima BLT sebesar total Rp600 ribu. Awalnya, uang tersebut diberikan untuk periode bulan Januari-Maret, namun pemerintah Jokowi memutuskan untuk memberikannya sekaligus pada bulan Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.
Hal ini membuat sejumlah pengamat khawatir bahwa bansos akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam kontestasi pemilihan presiden.
Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa bansos adalah program yang telah dialokasikan dalam APBN.
"Saya ingin menekankan kepada rekan-rekan media, bansos merupakan instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang yang dibahas bersama oleh seluruh partai politik dan fraksi di Senayan. Setelah menjadi undang-undang, bansos menjadi instrumen negara bersama," katanya.(BY)