Komentar |
| Ketia DPRD saar Hadiri Musrenbang Tahun 2024 Kecamatan Luhak Nan Duo. (JD) |
Pasbar, fajarsumbar.com- Sebanyak 29 usulan prioritas di Kecamatan Luhak Nan Duo telah diajukan dalam Musrenbang tahun 2024.
Ketua DPRD Pasbar Erianto menegaskan agar nagari dan Bamus mengusulkan kebutuhan dari masing-masing nagari yang nantinya disaring dan difinalisasi di tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk menjadi pembangunan prioritas.
"Usulan yang telah diusulkan melalui Pemda Pasbar atau pokok pikiran anggota DPRD ini akan kami kawal dengan baik sehingga tidak keluar dari usulan masyarakat yang telah diusulkan,” tegasnya saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Kecamatan Luhak Nan Duo di Yappas Convention Center, Kamis (22/2/2024).
Kemudian, ia juga berpesan kepada Bappelitbangda agar dibuatkan menu yang dapat dianggarkan di kegiatan keagamaan. Supaya kegiatan keagamaan di Pasbar dapat dipersamakan dan dapat dicapai keberhasilannya.
“Kemudian untuk skala prioritas pembangunan agar dibagi di sembilan nagari yang ada di Kecamatan Luhak Nan Duo. Dibagi dengan rata untuk masing-masing nagari agar tidak ada daerah yang tidak disentuh pembangunan,” tegasnya.
Senda dengan itu, anggota DPRD Pasbar Dedi Lesmana mengucapkan terima kasih terhadap usulan-usulan yang sudah direalisasikan tahun 2023.
“Kami ingatkan kepada kecamatan dan nagari bahwa capaian harus memiliki catatan aset yang telah dibangun karena memiliki keterkaitan dari pemeliharaan pembangunan yang sudah ada serta adaya catatan pembangunan pada daerah tersebut,” tambahnya.
Selain itu, Kabid ESDAIK Bappelitbangda Pasaman Barat Bona Fatwa menjelaskan masih terdapat permasalahan pembangunan di Pasbar yang harus disinergikan.
"Pertama masih rendahnya SDM, yang mana ditingkat Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 16. Kedua masih rendahnya nilai tambah petani disebabkan alih fungsi lahan, harga komoditi pertanian cenderung tidak stabil. Ketiga masih tingginya angka pengangguran berada pada posisi 4 se-Sumbar dan Keempat masih tingginya angka kemiskinan no 17 se-Sumbar, dan belum optimalnya tata kelola pemerintah," tandasnya. (JD)