Komentar |
| Beras Bansos Disebut sebagai Alat Politisasi. |
Jakarta - Perum Bulog menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) beras seberat 10 kilogram tidak terlibat dalam kepentingan apapun, termasuk politik menjelang pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) pada 14 Februari 2024.
Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan bahwa bantuan pangan yang disalurkan oleh Bulog tidak boleh dikaitkan dengan agenda politik tertentu, terutama menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024.
"Kami mengamati bahwa bantuan pangan yang sedang disalurkan ini seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah pemilihan umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog," ujar Bayu pada Kamis (1/2/2024).
Bayu menekankan bahwa Bulog konsisten dalam melaksanakan kegiatan penyaluran bansos sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan membantu masyarakat dan mengurangi tekanan gejolak harga pangan akibat dampak El Nino.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, juga menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan pangan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terkait dengan kepentingan politik atau agenda apapun.
Arief menekankan bahwa pelaksanaan bansos beras, yang telah berlangsung sejak tahun lalu, akan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Pelaksanaan bantuan pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari, dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu. Tidak, tidak begitu," ungkap Arief.
Presiden Joko Widodo juga secara terbuka menyatakan bahwa program peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas pemerintah. Penyaluran bansos beras dianggap sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi krisis pangan global akibat musim kemarau yang panjang.
"Saat ini semua negara tengah dilanda musim kemarau yang panjang, dan ini membuat negara-negara tersebut menahan berasnya untuk keperluan negaranya sendiri. Karena supply-nya terbatas, hal ini yang membuat harga beras menjadi naik. Oleh sebab itu Bantuan Pangan ini disalurkan untuk melindungi masyarakat dari krisis pangan tadi," jelas Presiden.
Pemerintah melalui Bulog berkomitmen memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menyalurkan beras berkualitas baik kepada 22 juta KPM di seluruh Indonesia. Program bansos ini dianggarkan hingga bulan Juni, dan jika memungkinkan, akan dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya.(BY)