Komentar |
| Jokowi bantah pemberian BLT ada muatan politis |
Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Pernyataan ini disampaikan beliau setelah menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat, 2 Februari 2024.
Jokowi menjelaskan bahwa BLT diberikan sebagai respons terhadap kenaikan harga beras di pasar global. "Kami ingin memperkuat daya beli masyarakat yang berada di lapisan bawah, dan upaya ini sudah kami lakukan. Contohnya adalah bantuan pangan berupa beras yang sudah disalurkan sejak bulan September, sedangkan BLT diberikan karena dampak kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Ini semua dilakukan untuk memperkuat daya beli masyarakat yang memang diperlukan," ujarnya.
Terkait dugaan politisasi dalam pemberian BLT kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Jokowi menegaskan bahwa pemberian BLT sudah dilakukan sejak bulan September tahun 2023 dan tidak ada unsur politisasi di dalamnya. "Ini sudah berlangsung sejak dulu (pemberian BLT). Ini sudah dimulai sejak bulan September," ungkap Jokowi.
Mengenai jumlah BLT sebesar Rp 200.000 per bulan, Jokowi menjelaskan bahwa angka tersebut telah disetujui oleh DPR menggunakan APBN. "Ya, semua itu telah disetujui melalui mekanisme persetujuan di DPR, yang terintegrasi dengan APBN. Jangan anggap keputusan ini hanya dari pemerintah saja, karena dalam sistem kenegaraan kita, pemerintahan tidak beroperasi seperti itu," tambahnya.
Diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana mengalokasikan BLT sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM. Rencananya, BLT akan disalurkan dalam tiga bulan pertama tahun 2024, mulai dari Januari hingga Maret.(BY)