Komentar |
| Bupati Suhatri Bur berikan sambutan ketika ape perdana masuk kerja pasca lebaran idul fitri 1445 H di halaman Kantor Bupati, Parik Malintang, Selasa 16 April 2024 (foto.doc.ikp) |
Parik Malintang - Bupati Suhatri Bur pimpin apel gabungan Perdana Pasca bulan Ramadhan dan Libur panjang hari Raya Idul Fitri 1445 di halaman Kantor Bupati, Parit Malintang, Selasa (16/4/ 2024).
Pelaksana Apel dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) ini, Suhatri Bur didampingi Wabup Rahmang, Sekdakab Rudy Repenaldi Rilis, Ketua TP PKK, Ketua GOW dan Ketua DWP Padang Pariaman. Juga diikuti seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Eseleon IV, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Padang Pariaman.
Bupati Suhatri Bur mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan bathin kepada seluruh peserta apel. Semoga kita di pertemukan lagi pada Ramadhan tahun 1446 H atau tahun 2025 mendatang.
Dia menyebut, begitu banyak ketentuan dalam penyusunan APBD yang berubah pasca lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.
Terutama sekali, tutur Suhatri Bur, mulai dari hilangnya kewenangan daerah. Yakni terkait beberapa objek pajak dan retribusi daerah maupun ketentuan tentang dana alokasi umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya.
"Dari kondisi tersebut, maka tentu daerah mempunyai beban yang sangat berat pada saat penyusunan perubahan APBD. Sedangkan, alokasi DAU yang sangat terbatas, kita dituntut harus mengakomodir beberapa kepentingan untuk pembangunan daerah" ujarnya
Sementara itu, lanjut Suhatri Bur, belanja yang telah ditetapkan Undang-Undang ataupun pemerintah pusat, cukup membebani APBD Padang Pariaman. Seperti belanja madatory spending, belanja SPM, belanja penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan belanja lainnya
Menurut dia, kondisi demikian, merupakan tantangan yang harus kita lalui dan dihadapi bersama. Dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas kas daerah dengan beban tersebut, kita harus melakukan manajemen kas daerah yang cukup ketat maupun melakukan rasionalisasi anggaran nantinya.
"Kebijakan demikian, tentu berimbas kepada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 ini. Meskipun beban APBD kita terasa sangat berat, kita tetap komitmen dalam memberikan kesejahteraan bagi ASN Padang Pariaman" jelas Suhatri Bur.
Oleh sebab itu, kami berharap kepada para ASN di lingkungan Pemdakab Padang Pariaman untuk tetap mempertahankan kinerja yang berkualitas, tuntas dan ikhlas.(rsaco).