Komentar
Padang, fajarsumbar.com-Film Dirty Vote adalah film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, yang menceritakan tentang dugaan kecurangan pemilu 2024. Film ini mengajak 3 ahli tata negara, dan dosen Fakultas Hukum UGM.
Film dirty vote ini awalnya mendapat dukungan tidak baik dari salah satu plafrotm sosial media yaitu tiktok yang banyak sekali komentar negatif didalamnya hingga berujung kepada fitnah terhadap tujuan pembuatan film ini. Banyak yang beranggapan bahwa film ini diduga sebagai affiliate kepada salah satu partai dan ingin mendapatkan engagement karna dipublis pada masa tenang kampanye.
Film ini dianggap sebagai cara untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon presiden. Dari banyaknya spekulasi yang ada maka apa sebenarnya tujuan dari pembuatan film dokumenter ini?
Para ahli tata negara yang merupakan bagian dari film ini mengemukakan pendapatnya pada roadshow yang diadakan di Gedung Hukum Universitas Andalas pada 29 Februari 2024. Acara ini diadakan untuk membahas rievew film dokumenter Dirty Vote itu sendiri.
Di sana, Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa film dokumenter ini bukan bertujuan untuk mendukung ataupun menjatuhkan salah satu calon presiden seperti yang dituduhkan khalayak ramai. Film ini dibuat sebagai kritik kepada pemegang kekuasaan tertinggi saat ini, dimana film ini menjadi penghukuman yang menegaskan bahwa kekuasaan yang dipergunakan seenaknya harus dilawan.
Menurut Bivitri Susanti, banyak sekali perdebatan yang terjadi selama masa kampanye. Masyarakat disuguhkan dengan informasi yang banyak dan berbeda-beda setiap harinya. Untuk membahas satu perdebatan saja mungkin belum dapat diselesaikan dalam satu hari tetapi sudah didatangkan dengan topik perdebatan baru. Menurutnya, film dokumenter ini mungkin mendapatkan momen yang pas jika dikeluarkan pada masa tenang kampanye agar masyarakat bisa berefleksi berpikir secara logis dengan pikiran yang tenang. Bahwasannya kita selama ini hanya sibuk memikirkan angka namun tidak memikirkan demokrasi ini sudah ada upaya kecurangan bahkan sebelum dilakukannya pemilu.
Dan menurut Joni Aswira, Film ini dibuat karna banyaknya kejanggalan yang terjadi tetapi dianggap seperti tidak terjadi apa-apa. Tindakan inilah yang dianggap bahaya dan perlu disadarkan atau dikritik.
Film ini sebenarnya ingin membawa vocal publik yang berada pada masa tenang pemilu sebagai kesempatan yang baik untuk diterima khalayak. Film ini dibuat sebagai benih yaitu jembatan untuk menyadari situasi yang tidak baik-baik saja.
Bivitri Susanti juga mengatakan bahwa film ini dibuat bukan untuk mendapatkan keuntungan apapun, film ini dibuat tidak dengan sponsor dan bahkan dengan biaya yang dikeluarkan secara pribadi dari para timnya. Menurutnya, film ini dibuat karna adanya inisiatif yang muncul pada saat mendekati masa tenang dan bukan hal yang direncanakan dari jauh-jauh hari.
Walaupun film ini tidak akan bisa mengubah jalannya atau hasil pemilu nanti, setidaknya film ini menjadi cara untuk menyatukan pemikiran kita bahwa yang terjadi saat ini bukanlah hal yang bisa dianggap wajar.
Namun, dari banyaknya kecurangan yang diungkap oleh dirty vote ini apakah film dokumenter ini efektif dan membuahkan hasil?
Maka jawabannya adalah tidak ada yang dapat menjamin kecurangan pemilu ini akan berakhir. Film dokumenter ini hanya salah satu dari banyaknya tindakan aspirasi masyarakat yang menyadari kecurangan pemilu.
Dan yang bisa merubah sistem demokrasi ini menjadi bersih siapa lagi kalau bukan dari masyakat sendiri yang berani mengambil keputusan dan membuka mata akan hal-hal yang tidak patut dianggap biasa-biasa saja.
Oleh karena itu, Sebegai generasi maju, kita harus sadar akan kondisi yang terjadi pada saat ini, karena seorang pemimpin negara sangatlah berpengaruh kepada kelanjutan masa depan negara ini. (Sheina Novita-Mahasiswa Administrasi Publik Unand)