Komentar
 |
| Dr. Winarno, Plh. Walikota Padang Panjang. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Pemko Padang Panjang memperpanjang masa tanggap darurat 14 hari, terhitung 26 Mei-7 Juni mendatang.
Kebijakan ini diputuskan karena sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang perlu penanganan cepat, berkordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak.
“Ada sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan. Seperti infrastruktur, normalisasi sungai, akses jalan asrama yang putus di SMA Negeri 1 Sumbar,” kata Pelaksana Harian (Plh) Walikota, Dr. Winarno usai rapat koordinasi penanganan pengurangan risiko bencana Galodo secara daring bersama BNPB, Sabtu (25/5) di balai kota.
Kondisi saat ini, kata Winarno, semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin sudah kembali ke rumah masing-masing.
Untuk rumah yang rusak berat perlu relokasi menunggu verifikasi dari BNPB.
Adapun 4 KK rumah rusak berat, sudah disewakan rumah oleh pemko.
Terkait jalan di SMA Negeri 1 Sumbar di Kelurahan Sigando, katanya, perlu koordinasi dengan provinsi terkait pembangunan jembatan yang lebih kokoh.
“Sekarang jembatan kayu kecil. Anak sekolah di situ merasa was-was. Jadi kita berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti ini,” jelasnya.
Dikatakan, kedepan bakal ada pemasangan Early Warning System (EWS) atau peringatan dini di tiga titik sungai oleh BMKG.
“Dengan adanya EWS diharapkan dapat mengurangi risiko korban bencana banjir bandang atau lahar dingin,” ucapnya.
Rakor bersama BNPB dilakukan secara daring dengan sejumlah daerah terdampak.
Selain diikuti Padang Panjang, juga diikuti Kabupaten Tanah Datar dan Agam.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Ir. Joko Widodo.
Presiden memerintahkan melakukan normalisasi sungai, memasang EWS guna memberikan peringatan dini bencana, domilisi material batu andesit besar di sungai maupun di daerah yang tertimpa galodo, dan pembangunan sabo dam yang ditargetkan delapan titik tahun ini. (syam)