Komentar |
| PT PLN (Persero) mengaku butuh suntikan duit negara Rp23,95 triliun agar bisa 100 persen mengaliri listrik di desa Indonesia. |
Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan membutuhkan dana sebesar Rp23,95 triliun dari pemerintah agar bisa mencapai target elektrifikasi 100 persen di desa-desa seluruh Indonesia.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa program elektrifikasi desa direncanakan berlangsung selama lima tahun, mulai dari 2023 hingga 2027. Ia menegaskan bahwa pencapaian target ini sangat bergantung pada penyertaan modal negara (PMN).
"Dengan tidak adanya PMN untuk listrik desa pada 2023, kami membutuhkan penugasan dari pemerintah, dan hal yang sama berlaku untuk tahun 2024," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (30/5).
"Meskipun tanpa PMN, PLN tetap melanjutkan program listrik desa untuk 2.146 desa pada 2023 dan 2024 guna meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik," tambahnya.
PLN membutuhkan anggaran sebesar Rp4,75 triliun untuk program listrik desa pada 2023. Sedangkan pada tahun ini, PLN membutuhkan Rp1,47 triliun untuk mengaliri listrik ke desa-desa di Indonesia.
Pada tahun 2025, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp3 triliun. Darmawan berharap mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI agar PLN bisa menerima PMN tersebut.
"Kami berterima kasih atas dukungan dari Komisi VII agar PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung program listrik desa di 2025 yang sudah dianggarkan sebesar Rp3 triliun untuk 1.092 desa," kata Darmawan.
Darmawan juga merinci kebutuhan anggaran untuk program listrik desa pada 2026, yang mencapai Rp7 triliun untuk mengaliri listrik ke 1.379 desa. Sedangkan pada tahap akhir di 2027, PLN membutuhkan anggaran Rp5,86 triliun untuk melistriki 1.963 desa.
Awalnya, pemerintah berencana menambah dana Rp5 triliun untuk PLN pada 2023, sehingga total PMN yang diterima BUMN kelistrikan itu seharusnya mencapai Rp10 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk tidak menyetujui suntikan dana tersebut, dengan alasan masih perlu dilakukan telaah dan evaluasi lebih lanjut terhadap urgensi PMN itu.(des)