Sri Mulyani Jelaskan Masalah Bea Cukai yang Viral di Media Sosial -->

Iklan Atas

Sri Mulyani Jelaskan Masalah Bea Cukai yang Viral di Media Sosial

Rabu, 15 Mei 2024

Presiden Jokowi bakal gelar ratas bahas kasus Bea Cukai 


Jakarta - Viral kasus-kasus terkait Bea Cukai membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengadakan rapat internal untuk mengevaluasi kinerja Bea Cukai. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan beberapa masalah yang ada.


Belakangan ini, Bea Cukai menjadi sorotan di berbagai media sosial akibat sejumlah kasus. Kasus-kasus tersebut melibatkan pengiriman sepatu, action figure robotik, hingga penahanan alat belajar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).


"Ya, nanti akan kita bahas dalam rapat internal," kata Jokowi di Rumah Sakit Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).


Dalam kasus pengiriman sepatu dan action figure robotik, perusahaan jasa titipan (PJT) melaporkan harga barang yang lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing). Bea Cukai kemudian menyesuaikan perhitungan bea masuk dan pajak yang dikenakan.


"Namun, masalah ini sudah terselesaikan karena bea masuk dan pajaknya telah dibayar, sehingga barangnya sudah diterima oleh penerima," ujar Sri Mulyani.


Untuk kasus pengiriman barang ke SLB, proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh pihak terkait tanpa penjelasan, sehingga barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).


Belakangan diketahui bahwa barang tersebut adalah barang hibah. Oleh karena itu, Bea Cukai akan membantu dengan memberikan pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait.


"Arahan saya jelas, saya minta Bea Cukai terus meningkatkan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dari berbagai Kementerian/Lembaga yang harus dijalankan oleh Bea Cukai sesuai mandat undang-undang, yaitu sebagai perlindungan perbatasan, pengumpul pendapatan, fasilitator perdagangan, dan pendukung industri," jelas Sri.


Sri juga meminta Bea Cukai untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait agar pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.(BY)