Komentar |
| Gubernur Sumbar H. Mahyeldi saat memberikan keterangan kepada wartawan. |
Padang, fajarsumbar.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajarannya untuk tidak terlibat dalam praktik perjudian, baik yang bersifat online maupun offline. Siapapun yang ketahuan terlibat akan disikat atau diberikan sanksi tegas.
Peringatan keras itu berlaku tidak hanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga untuk seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemprov Sumbar. "Judi itu tidak hanya dilarang oleh pemerintah tetapi juga oleh agama. Bagi yang ketahuan melanggar, kita tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas," ujar Mahyeldi setelah membuka kegiatan Sosialisasi UKS Tahun 2024 di salah satu hotel di Kota Padang, Jumat (28/6/2024).
Mahyeldi menekankan pentingnya integritas dan moralitas di lingkungan pemerintahan. Apalagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga telah memberikan peringatan terkait hal ini kepada para kepala daerah. "Peringatan ini tidak hanya untuk ASN di Sumbar, tetapi juga merupakan sinyal kuat bagi seluruh kepala daerah di Indonesia," tambah Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian. Ia mengingatkan bahwa perjudian hanya menjual angan-angan dan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kesulitan. "Segala macam praktik judi itu hanya menipu dan menjual angan-angan. Masyarakat jangan mudah tergiur, apalagi kita tinggal di wilayah yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," tegas Mahyeldi.
Gubernur juga menyoroti dampak negatif judi terhadap ekonomi dan sosial. Praktik judi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan menimbulkan masalah sosial seperti konflik keluarga dan tindakan kriminal. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi.
Selain itu, Mahyeldi menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat. "Kita harus bekerja sama untuk memastikan lingkungan kerja yang bebas dari praktik-praktik yang merusak moral dan integritas. Sosialisasi dan pengawasan harus ditingkatkan agar tidak ada lagi ASN atau P3K yang terlibat dalam perjudian," jelasnya.
Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan dukungan dari masyarakat, diharapkan Sumatera Barat dapat menjadi contoh daerah yang bersih dari praktik perjudian. Mahyeldi menegaskan bahwa langkah-langkah ini penting untuk mewujudkan Sumbar yang lebih baik, berintegritas, dan sejahtera.(adpsb/bud)