Komentar |
| Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk membahas mengenai persoalan yang dialami di industri tekstil. |
Jakarta - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri untuk membahas kondisi kritis industri tekstil di Indonesia. Beberapa perusahaan menghadapi ancaman tutup dan PHK massal, yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut.
"Kami membahas keluhan dari pelaku industri tekstil terkait penutupan pabrik dan rencana PHK massal," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (25/6/2024).
Menurut Zulhas, Kementerian Perindustrian mengusulkan untuk mengembalikan penerapan Permendag Nomor 8 tahun 2024, meskipun aturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan.
"Kami sepakat untuk mengembalikan Permendag 8, setelah sebelumnya mengalami perubahan dari Permendag 25 ke 36, dan kemudian diubah lagi menjadi Permendag 7 sebelum kembali ke Permendag 8," jelasnya.
Dalam rapat itu, disepakati pula untuk menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk tekstil dan produk tekstil jadi serta beberapa barang seperti elektronik dan alas kaki keramik.
"Sore ini kami akan rapat kembali untuk menyelesaikan regulasi mengenai BMTP dan BMAD ini. Kami berharap dapat menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan," tambahnya.
Di sisi lain, gelombang PHK massal di sektor industri tekstil Indonesia terus berlanjut, dipicu oleh persaingan harga dengan produk impor terutama dari China. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyatakan bahwa PHK ini telah mengakibatkan ketidakpastian terkait pesangon bagi ribuan pekerja yang terkena dampaknya.
"Kami masih menunggu kejelasan terkait pesangon para karyawan yang di-PHK, meskipun sebagian sedang dalam proses negosiasi," ujarnya pada Rabu (12/6/2024). (des)