Komentar |
| Kompol Eridal, S.H, Ketua Satgas Cyber Polres Padang Panjang. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Perbuatan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi yang terjadi menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat, pemerintah dan orang sekitar.
Hal ini disampaikan Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, SIK, MAP ketika memberikan materi pada "Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)" di lingkungan Padang Panjang.
Sosialisasi ini diselenggarakan Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diikuti kepala sekolah, Komite SD dan SMP baik negeri dan swasta, di aula Disdikbud, Kamis (20/6).
PPDB SD dan SMP di Padang Panjang mulai 24-26 Juni mendatang. Untuk SMP, tahap kedua pada 1-2 Juli melalui empat jalur, di antaranya zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi.
Pada penyampaiannya, Kapolres Kartyana mengatakan, banyak dampak yang terjadi pungli di lingkungan sekitar. Dalam sudut pandang ideologi, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sila ke 2,3 dan 5.
Dari sudut pandang politik, pungli juga merusak wibawa pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Pada ekonomi, dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pada sudut pandang pertahanan dan keamanan, dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Ketika pungli terjadi, maka budaya negatif akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat,” ulkatanya.
Sementara itu Wakapolres, Kompol Eridal, S.H, selaku Ketua Satgas Cyber Polres Padang Panjang memberikan materi terkait pungli dan gratifikasi dalam PPDB.
Menurutnya, terjadinya pungli disebabkan beberapa hal. Di antaranya penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada pada seseorang, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan atasan dan hal lainnya.
“Beberapa faktor yang menjadikan masyarakat terbiasa memaklumi pungli seperti kurangnya pemahaman pungli adalah masalah administrasi.
Budaya masyarakat yang mudah memaafkan dan mengikhlaskan yang cukup besar. Tidak adanya keberanian masyarakat dalam melaporkan dan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pungli,” tuturnya.
Inspektur Kota, Dr. Syahril, M.H, CGCAE bersama Kepala Disdikbud, Nasrul, S.H, mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait pada kegiatan tersebut. Mereka berharap semua rangkaian PPDB bisa berjalan dengan lancar dan sukses hingga penetapan lokasi anak-anak sekolah.
“Kita berharap PPDB ini tidak terdapat pungli dan gratifikasi, terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Karena jika terjadi hal-hal seperti itu, akan melibatkan aparat kepolisian,” jelasnya.
Nepotisme
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah ketua komite muncul masalah nepotisme yang dinilai merusak penerimaan murid/siswa, terutama di tingkat SMP.
"Nepotisme banyak muncul dalam penerimaan siswa. Sejumlah orang tertentu memaksakan anak, kerabat atau kenalan mereka ke sekolah favorit. Meski di luar rayon, umumnya kepala sekolah tidak bisa menolak. Ada tekanan dari atas," kata Hendri salah seorang pengurus komite sekolah dari Bukit Burungan.
Masih kata Hendri, akibatnya ada sekolah yang kekurangan siswa, sementara sekolah kelebihan siswa dan paling memprihatinkan adalah sekolah swasta.
Hendri berharap, nepotisme dalam penerimaan siswa baru tidak lagi di Padang Panjang.
(syam)