Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% di Kuartal I-2024, Jokowi, Stabilitas yang Perlu Disyukuri -->

Iklan Atas

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% di Kuartal I-2024, Jokowi, Stabilitas yang Perlu Disyukuri

Selasa, 09 Juli 2024

Presiden Jokowi Lega Ekonomi RI Stabil. 


Jakarta – Di tengah pergolakan global dan perubahan iklim ekstrem, ekonomi dan politik Indonesia tercatat sangat stabil.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa syukurnya atas stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.


"Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Pada kuartal I-2024, pertumbuhan mencapai 5,11%," ujarnya dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024).


"Pertumbuhan ekonomi global melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2% dan beberapa kawasan mengalami krisis ekonomi," tambahnya.


Menurutnya, inflasi tetap terkendali karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri sering bekerja sama dengan para kepala daerah untuk memperkuat peran masing-masing.


"Inflasi tetap terjaga karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik juga menjadi modal dasar kita dalam membangun negara ini," jelasnya.


Meski demikian, Jokowi menekankan bahwa Indonesia harus lebih kompetitif, lincah, dan taktis untuk bersaing dengan negara lain, serta mengingatkan pentingnya memanfaatkan setiap peluang.


"Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terjebak dalam prosedur yang berorientasi pada proses," katanya.


Ia juga menambahkan agar semua pihak yang terlibat lebih berani fokus pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.


"Walaupun deregulasi sudah banyak dilakukan dan debirokratisasi juga sudah banyak diterapkan, regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya tetap ruwet. Baik di pusat maupun di daerah," kata Jokowi.(BY)