Komentar |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani soal APBN Semester I-2024 |
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34% dari produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.
“Hingga semester I-2024, defisit APBN tetap terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34% PDB, dengan keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp162,7 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (8/9/2024), seperti dikutip dari Antara.
Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun, mengalami kontraksi sebesar 6,2% year-on-year (yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan pendapatan negara disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO), yang mempengaruhi profitabilitas sektor korporasi dan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi 35,5% yoy.
Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) turun 11% yoy. Namun, secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif 9,2% yoy, seiring dengan kuatnya aktivitas ekonomi domestik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11%.
Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun, turun 4,5% yoy. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) akibat melemahnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting gas.
Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8% seiring dengan membaiknya kinerja badan usaha milik negara (BUMN).
Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang menurun, belanja negara meningkat 11,3% yoy mencapai Rp1.398 triliun.
"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai penyangga untuk mengantisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," jelas Menkeu.
Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9% yoy, mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 triliun atau 76,4% BPP.
Selain itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100%, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut berperan dalam peningkatan belanja negara.
Beberapa pos belanja negara juga meningkat akibat depresiasi rupiah, khususnya subsidi dan kompensasi energi.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7% PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% PDB.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% yoy, dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang stabil dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai penyangga untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli, dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
Strategi pembiayaan anggaran, yang mencapai Rp168,0 triliun atau 32,1% APBN per semester I-2024, diupayakan untuk tetap efisien melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun 2024 sehingga mengurangi kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).
"Hal ini diharapkan akan tetap menjaga stabilitas makro, khususnya pergerakan nilai tukar dan imbal hasil (yield) SBN," tutupnya.(BY)