Komentar |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Buka Pemblokiran Anggaran |
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau penyesuaian otomatis (AA) bagi kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya mencapai Rp50,14 triliun untuk tahun 2024.
Namun, ia menekankan bahwa relaksasi tersebut akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
“Ada catatan bahwa penyesuaian otomatis akan direlaksasi, tetapi tetap dilakukan secara selektif dan tentunya melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan prinsip yang kami pegang sebagai Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/7/2024).
Sri Mulyani menegaskan bahwa pelonggaran AA harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Meski begitu, ia tidak menyebutkan berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika ada kegiatan yang mendesak.
“Biasanya, sesuai praktik sebelumnya, jika ada hal yang mendesak dan penting, penyesuaian otomatis itu bisa dibuka untuk membiayai kegiatan yang benar-benar penting dan mendesak. Tapi, harus selektif dan sesuai dengan kondisi keuangan negara, sehingga tidak mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan penyesuaian otomatis yang diterapkan sejak awal tahun.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian otomatis dilakukan sebesar 5 persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel dan meningkatkan daya tahan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa penyesuaian otomatis adalah langkah yang diambil untuk mengantisipasi kondisi tak terduga yang menjadi prioritas negara.
“Ini adalah mekanisme anggaran di mana kami meminta seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen jika ada situasi yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani, Rabu (14/2/2024).
Bendahara Negara itu mengatakan bahwa langkah ini telah diterapkan sejak 2022. Saat itu, negara menghadapi gejolak harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, sehingga perlu adanya dukungan fiskal untuk menekan dampak dari situasi tersebut.
Pada tahun 2023, prioritas baru adalah memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
“Jadi, jika dianggap ada prioritas baru, maka kami meminta seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen,” ujarnya.(BY)