Babak baru, mobil di AS bakal dilarang gunakan perangkat lunak dan keras dari China |
WASHINGTON - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan perangkat keras asal China pada kendaraan yang beroperasi di jalanan AS. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk melarang mobil dan truk China memasuki pasar AS.
Menurut laporan Reuters, Selasa (24/9/2024), regulasi ini juga akan mewajibkan produsen mobil di AS dan pabrikan besar lainnya untuk menghapus perangkat lunak dan perangkat keras penting yang berasal dari China dari kendaraan yang dijual di negara tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
Presiden AS Joe Biden telah menyatakan kekhawatiran mengenai pengumpulan data oleh kendaraan China yang terhubung dengan pengemudi serta infrastruktur AS. Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan manipulasi oleh pihak asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi. Pada Februari 2024, Gedung Putih telah memerintahkan penyelidikan terkait isu ini.
Larangan yang diusulkan akan mencegah produsen mobil China untuk menguji mobil otonom di jalan raya AS. Selain itu, larangan ini juga akan berlaku untuk perangkat lunak dan perangkat keras kendaraan yang diproduksi oleh Rusia, dan mungkin akan diperluas untuk negara-negara lain yang dianggap musuh AS.
Proposal ini mencakup larangan perangkat lunak yang akan mulai berlaku pada model tahun 2027, sementara larangan perangkat keras akan berlaku pada model tahun 2030 atau Januari 2029.
"Ketika musuh asing mengembangkan perangkat lunak untuk kendaraan yang dapat digunakan untuk pengawasan atau dikendalikan dari jarak jauh, hal ini mengancam privasi dan keselamatan warga AS di jalan raya," kata Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo.
"Dalam situasi ekstrem, musuh asing dapat mematikan atau mengendalikan semua kendaraan yang beroperasi di AS secara bersamaan, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan menghalangi jalan," tambahnya.
Departemen Perdagangan memberikan waktu 30 hari bagi publik untuk memberikan komentar terhadap proposal tersebut, dengan harapan aturan ini dapat diselesaikan paling lambat 20 Januari. Aturan ini akan mencakup semua kendaraan di jalan raya, tetapi tidak termasuk kendaraan pertanian atau pertambangan yang tidak digunakan di jalan umum, serta drone dan kereta api.
Langkah ini merupakan upaya signifikan dalam membatasi kendaraan, perangkat lunak, dan komponen asal China. Bulan ini, pemerintahan Biden juga menaikkan tarif impor dari China, termasuk bea masuk 100% untuk kendaraan listrik serta peningkatan pada baterai EV dan mineral penting.
Mobil atau truk ringan buatan China yang diimpor ke AS saat ini cukup sedikit. Raimondo menyatakan bahwa pihaknya ingin bertindak sebelum produsen dan penyedia komponen yang terkait dengan China atau Rusia menjadi hal yang umum.
"Kami tidak akan menunggu sampai jalan-jalan dipenuhi kendaraan dengan risiko yang sangat tinggi," ujarnya.
Hampir semua kendaraan baru saat ini dianggap "terhubung" dengan perangkat keras jaringan internal yang memungkinkan akses internet dan berbagi data dengan perangkat lain. Departemen Perdagangan menyatakan bahwa aturan ini akan melarang semua kendaraan yang diproduksi di China. Namun, produsen mobil asal China masih dapat mengajukan "otorisasi khusus" untuk mendapatkan pengecualian.
"Kami mengantisipasi bahwa kendaraan mana pun yang diproduksi di China dan dijual di AS akan termasuk dalam larangan ini," kata Liz Cannon, Kepala Kantor Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perdagangan AS.
Ia menambahkan bahwa peraturan ini akan memaksa General Motors dan Ford Motor untuk menghentikan penjualan kendaraan yang diimpor dari China di AS.
AS memiliki banyak bukti bahwa China telah menyisipkan malware ke dalam infrastruktur penting negara tersebut. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, menyampaikan bahwa dengan potensi jutaan kendaraan di jalan, masing-masing dengan masa pakai 10 hingga 15 tahun, risiko gangguan dan sabotase meningkat secara signifikan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa China mendesak Washington untuk menghormati prinsip pasar dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, transparan, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China.
"China akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah," ungkapnya.(BY)