Komentar |
| Menkominfo Budi Arie Setiadi. |
Jakarta - Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada platform digital dan ekosistem teknologi yang berasal dari luar negeri. Transformasi digital yang berlangsung cepat ini juga mengubah perilaku dan aktivitas masyarakat, mulai dari transaksi ekonomi dan perbankan, hingga integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui pemanfaatan data serta berbagai kemudahan akses lainnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, saat seminar nasional bertema “Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia Bersinergi Membangun dan Memperkokoh Digitalisasi Negeri” pada Selasa, 24 September 2024. Budi menekankan bahwa akselerasi transformasi ini menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk mencapai kedaulatan digital.
“Dalam menghadapi laju transformasi digital yang semakin cepat di berbagai negara, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk beradaptasi dengan kemajuan digital. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kelima dari enam negara di Asia Tenggara dalam indeks kesiapan digital, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam kesiapan transformasi digital,” jelasnya.
Budi menambahkan bahwa digitalisasi memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Untuk menegakkan kedaulatan digital, Budi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah melalui kebijakan, termasuk pembangunan data center, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta penerapan regulasi seperti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi (RPP PDP).
“Dalam konteks kedaulatan digital, pemahaman mengenai konsep ini sangat penting untuk menghadapi transformasi digital. Kedaulatan digital berarti kemampuan negara untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dipatuhi oleh semua pihak dalam dunia digital, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun industri. Konsep ini juga sedang diimplementasikan di berbagai kawasan global,” ujarnya.
Selain Budi, seminar ini juga dihadiri oleh empat narasumber lainnya, yaitu Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman, VP Information Security PT DCI Indonesia Tbk Aditya Dyan Permadi, President Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia (AKBI) Bari Arijono, dan SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri Yanto Masyap.
Aditya Dyan Permadi, VP Information Security PT DCI Indonesia Tbk, menekankan pentingnya untuk secara berkala meninjau dan merevisi regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, perlu ditingkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan regulasi dengan tegas.
Sementara itu, Bari Arijono, President AKBI, memaparkan mengenai peran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam mewujudkan kedaulatan digital. Menurutnya, AI memiliki potensi besar dalam memproses data dalam skala besar dan belajar dari pola kompleks, yang bisa menjadi katalis bagi kedaulatan digital Indonesia.
"AI dapat mendorong Indonesia menuju kedaulatan digital. Dengan memanfaatkan AI secara bijak, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing di era teknologi ini," jelas Bari.(BY)