Komentar |
| Pantauan erupsi Gunung Marapi dari Kabupaten Tanahdatar. |
Agam - Pemerintah Kabupaten Agam memperoleh dana hibah sebesar Rp10,95 miliar dari pemerintah pusat untuk merehabilitasi tujuh infrastruktur jembatan dan irigasi yang terdampak erupsi Gunung Merapi. Dana ini bersumber dari Dana Siap Pakai (DSB) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diteruskan oleh BPBD Agam.
Pejabat Sementara Bupati Agam, Endrizal, menyampaikan bahwa bantuan ini akan digunakan untuk perbaikan darurat Jembatan Madang satu dengan alokasi sebesar Rp3,4 miliar. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk perbaikan Jembatan Kubu Sarunai dan Jembatan Tabek Berawal, masing-masing sebesar Rp3,4 miliar dan Rp1,8 miliar.
Dalam upaya meningkatkan infrastruktur irigasi, perbaikan juga akan dilakukan di tanggul irigasi Banda Tambuo dan Banda Gadang dengan alokasi masing-masing Rp500 juta dan Rp750 juta. Selain itu, perbaikan tanggul irigasi Barusuang dan Pincuran Sunsang masing-masing akan mendapatkan alokasi Rp500 juta dan Rp600 juta.
“Percepatan penyelesaian dokumen perencanaan sedang dilakukan agar pekerjaan rehabilitasi infrastruktur yang rusak ini dapat segera dimulai pada awal November 2024,” ujar Endrizal.
Ia menambahkan bahwa BNPB juga telah menyetujui bantuan untuk 258 unit rumah yang terkena dampak bencana banjir bandang dan lahar dingin dari Gunung Marapi. Namun, bantuan tersebut masih tertunda karena beberapa dokumen, seperti petunjuk teknis dan data penerima bantuan, belum lengkap.
Pemerintah daerah sedang mempersiapkan data penerima yang mencakup identitas, foto kerusakan rumah, titik koordinat, serta fotokopi KTP dan KK. Endrizal menjelaskan bahwa juknis ini telah dibahas bersama BNPB dan daerah penerima se-Indonesia, dan saat ini masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi mengenai lokasi pembangunan rumah yang mengalami kerusakan berat.
Selain itu, untuk sawah yang terkena dampak banjir bandang dan lahar dingin, survei pemetaan lahan terdampak telah dilakukan. Total lahan yang rusak mencapai 103,471 hektare, dengan rincian 94,306 hektare mengalami kerusakan berat dan 9,165 hektare rusak ringan.
Melalui APBN 2024, dana telah dialokasikan untuk kegiatan optimalisasi lahan di Kecamatan Canduang, Ampek Angkek, Baso, Banuhampu, dan Sungai Pua. Endrizal menambahkan bahwa dana tersebut sudah tersedia di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, dan saat ini masih menunggu revisi juknis serta penandatanganan MoU dengan TNI untuk pelaksanaan di lapangan.(des*)