Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala Otorita IKN -->

Iklan Atas

Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala Otorita IKN

Jumat, 25 Oktober 2024

Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR


Jakarta - Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR, akan menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Kabar mengenai pengangkatannya disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.


Lahir pada tahun 1954, Basuki akan melanjutkan karirnya di posisi tersebut atas permintaan langsung dari mantan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).


"Saya tidak ingin mendahului, tetapi menurut informasi dari Setneg dan Pak Jokowi, saya diminta untuk tetap berada di OIKN," ujar Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, seperti dikutip pada Jumat (25/10/2024).


Namun, ia belum mengetahui secara pasti kapan pelantikannya sebagai Kepala OIKN Definitif akan dilakukan. Basuki masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres). "Belum ada kepastian, karena Perpresnya masih dalam proses. Ini sedang diurus oleh tim Setneg lama dan yang baru," jelasnya, menambahkan bahwa ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono selama era Jokowi.


Hashim menyebutkan bahwa pengangkatan Basuki menunjukkan keseriusan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN setelah ditinggal lengsernya Jokowi. "Jadi, Basuki akan menjadi Kepala Otorita yang setara dengan Menteri, dengan pangkat yang sama," katanya saat berbincang dengan wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Kamis.


Walaupun tidak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR, Basuki akan tetap berhubungan dengan kementerian tersebut, karena Prabowo memutuskan untuk membaginya menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).


Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) meminta agar Basuki membantu dalam menyusun peraturan yang berkaitan, termasuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta organisasi.


"Kami sudah menyerahkan informasi kepada Menpan RB mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kita tinggal menunggu Perpres dan nama-nama eselon I-nya," jelas Basuki. (des*)