Komentar |
| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait |
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pada tahun 2025, kementeriannya hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,078 triliun.
Walaupun begitu, kementerian tetap ditugaskan untuk membangun sebanyak 3 juta rumah.
"Bayangkan, anggaran kami hanya Rp5 triliun di tahun 2025, tapi diminta untuk membangun 3 juta rumah," ujarnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).
Maruarar, yang dikenal dengan panggilan Ara, menjelaskan bahwa anggaran Rp5,08 triliun tersebut akan dialokasikan untuk lima prioritas utama. Pertama, pembangunan rumah susun dengan anggaran Rp3,53 triliun yang mencakup proyek lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.
Selain itu, terdapat pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdampak IKN sebanyak 44 unit, pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, pembangunan rusun atas arahan langsung pemerintah sebanyak 701 unit, serta renovasi 10 tower di Wisma Atlet Kemayoran.
Kemudian, ada pembangunan baru rumah susun untuk ASN, TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga berasrama dengan total 1.376 unit.
Prioritas kedua ialah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun untuk pembangunan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 34.289 unit dalam program padat karya.
Ketiga, untuk pembangunan rumah khusus, tersedia anggaran sebesar Rp0,105 triliun. Ini akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah khusus di DOB sebanyak 50 unit, rumah susun untuk Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rumah khusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei tahap I sebanyak 100 unit, dan rusus pascabencana di Lebak sebanyak 94 unit.
Keempat, untuk pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU) senilai Rp0,121 triliun bagi perumahan MBR di berbagai provinsi dengan total 10.550 unit.
Kelima, dana Rp0,575 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen, seperti pengaturan, pembinaan, pengawasan program, serta untuk gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi.
Ara juga menyatakan rencana penggunaan lahan sitaan dan lahan milik BUMN untuk mendukung program 3 juta rumah. Ia berencana bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, serta Kementerian ATR/BPN untuk mengatur legalitas penggunaan lahan tersebut.
"Yang terpenting adalah adanya keputusan dan kepastian hukum, agar lahan-lahan ini bisa diberikan kepada rakyat, dengan harapan semua pihak menyetujui," ujarnya.
Terkait siapa yang akan membangun di lahan tersebut, Ara menyampaikan bahwa peraturan masih akan dirumuskan. Pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta.
"Kita harus mengikuti aturan, namun perlu fleksibilitas. Pembangunannya bisa dilakukan oleh pihak swasta atau negara," tambahnya.
Namun, skema final terkait pembangunan 3 juta rumah masih perlu dibahas lebih lanjut dengan kementerian atau lembaga terkait.
"Tahap berikutnya adalah rapat dengan Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan, dan Menteri ATR agar program ini bisa disahkan dan lahan bisa diberikan kepada rakyat," tutupnya. (des/*)