Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melaksanakan reses di Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Minggu, 27 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, terutama terkait sejumlah persoalan pendidikan dan infrastruktur.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan adanya blank zone atau zona kosong pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak diberlakukannya sistem zonasi pada 2017. Sejumlah wilayah di Kota Padang, termasuk Kecamatan Padang Selatan, Koto Tangah, dan Padang Timur (tepatnya Andaleh), masih belum masuk dalam area zonasi sekolah. Akibatnya, banyak siswa terpaksa mendaftar ke sekolah swasta karena tidak memiliki akses ke sekolah negeri yang berada dalam zona mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Muhidi, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, menyadari bahwa permasalahan blank zone hingga kini belum sepenuhnya teratasi. "Blank zone di beberapa kecamatan ini memang masih menjadi masalah dan butuh solusi nyata," ujar Muhidi.
Selain persoalan zonasi, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pengerukan sedimen di Batang Arau serta perbaikan sistem drainase untuk mencegah banjir. Untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif, Muhidi meminta warga membentuk tim perwakilan di tiap kelurahan. Perwakilan ini diharapkan bisa menyusun prioritas tahunan sehingga aspirasi dapat lebih mudah ditindaklanjuti.
“Dengan adanya tim perwakilan di setiap kelurahan, kita bisa menentukan skala prioritas dan fokus pada penyelesaian masalah yang paling mendesak, mengingat Padang memiliki 104 kelurahan,” jelasnya.
Reses tersebut dihadiri oleh ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, serta anggota majelis taklim setempat. Muhidi menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi aspirasi warga, khususnya dalam upaya meningkatkan akses pendidikan dan infrastruktur di Kota Padang.(Ab)